Ibas Bertanya-tanya: dari Kemampuan Negara hingga Proyek Kereta Cepat

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 12 Okt 2021 10:34 WIB
Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas terus melontarkan pertanyaan atas kebijakan negara. Ibas bertanya-tanya, dari kemampuan negara melawan Corona saat kasus sedang tinggi-tingginya hingga yang terbaru soal proyek kereta cepat.

Dirangkum detikcom, Selasa (12/10/2021), Ibas pernah berbicara keras soal kemampuan pemerintah menghadapi pandemi. Ibas bertanya-tanya sampai kapan negara seperti ini. Ketika itu kasus Corona Indonesia tengah tinggi-tingginya.

"COVID-19 makin 'mengganas'. Keluarga, sahabat, dan di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini?" kata Ibas dalam foto Fraksi Partai Demokrat DPR RI seperti dilihat, Rabu (7/7/2021).

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini mewanti-wanti negara agar mampu menyelamatkan nyawa masyarakat. Sebab, Ibas tak ingin Indonesia sampai disebut 'bangsa gagal' atau 'failed nation'.

"Jangan sampai negara kita disebut sebagai 'failed nation' atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya," sambung dia.

Lalu, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Ibas pun mempertanyakan keputusan tersebut.

Ibas menyarankan agar pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebaiknya dilakukan audit terlebih dahulu. Hal ini, menurutnya, penting agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga mengakibatkan pembengkakan dan memberatkan APBN.

"Fiskal negara tidak bisa terus-menerus terlalu banyak hanya untuk PMN. Harus juga dihitung cost dan benefit-nya bagi BUMN. Semoga tidak semakin dalam. Jangan sampai besar pasak daripada tiang agar dapat dicapai keimbangan fiskal antar-generasi," kata Ibas dalam keterangannya, Senin (11/10/2021).

Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Ibas mempertanyakan perencanaan jangka panjang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

"Saya ingin bertanya apakah pemerintah tidak punya perencanaan jangka panjang seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi atau MP3EI? Memang berganti nama, tapi hingga saat ini masih dipakai. Lalu apakah pemerintah punya fiskal dengan kemampuan besar? Kita tidak hanya butuh road map, tapi kita butuh road map yang berkelanjutan agar semua program terlaksana," ujar Waketum Demokrat itu.

Ibas mengatakan pihaknya berharap Presiden Jokowi bisa meresmikan program prioritas pemerintah. Namun impian Indonesia menjadi negara maju, katanya, juga harus tetap disertai sikap mawas diri dan penuh perhitungan.

"Kita juga ingin Presiden banyak gunting pita untuk meresmikan program, khususnya program-program prioritas. Untuk kereta cepat, juga harapannya akan cepat selesai. Walau terdapat banyak pro-kontra terkait proyek ini, namun jika bisa cepat selesai, saya yakin masyarakat akan senang. Hanya, dalam pelaksanaannya, tetap perhatikan rencana jangka panjang, dan jangan sampai muncul preseden-preseden 'pokoknya harus jadi'. Pikirkan agar tidak ada yang dilanggar hanya karena kurang perhitungan," imbuhnya.

Simak video 'Kereta Cepat Dibiayai APBN, Pengamat: Untuk Rakyat Atau Oligarki?':

[Gambas:Video 20detik]




(gbr/tor)