Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut langkah pemerintah menggeser hari libur keagamaan untuk membatasi mobilitas warga sudah tidak relevan. Menko PMK Muhadjir Effendy menanggapi kritik MUI itu.
"Itu kritik positif dan konstruktif. Apa yang disampaikan oleh MUI itu juga sudah menjadi bahan pertimbangan ketika keputusan menggeser hari libur diambil," ujar Muhadjir kepada detikcom, Senin (11/10/2021).
"Hari libur keagamaan yang digeser hanya yang jatuh di hari 'kejepit', yang membuat jangka waktu libur menjadi panjang," terangnya.
Kebijakan ini diambil, kata Muhadjir, berkaca dari hari-hari libur panjang sebelumnya. Di mana orang-orang melakukan pergerakan besar-besaran jika terdapat hari kejepit.
Karena itu, sangat berisiko terjadi penyebaran kasus Corona di hari kejepit karena sebagian besar masyarakat memanfaatkan waktu luang pergi ke luar kota.
"Untuk situasi saat ini risiko itu masih sangat mungkin terjadi dan harus dihindari. Dan menurut kaidah agama menghindari risiko itu lebih diutamakan daripada faedah yang ada dalam liburan itu," kata Muhadjir.
"Pertimbangan lain bahwa hari besar keagamaan yang waktu liburnya digeser itu di dalamnya tidak ada kegiatan ritual yang wajib diselenggarakan," lanjutnya.
Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menyebut digesernya hari libur keagamaan bukan berarti masyarakat tidak diperbolehkan merayakan Maulid Nabi. Maulid, terang Kamaruddin, boleh dilaksanakan selain hari libur dengan memperhatikan protokol kesehatan.
"Mengeser hari libur semata untuk menghindari potensi mobilitas massa secara massif karena berpotensi libur panjang. Walau pandemi sudah melandai kita tetap harus waspada, tak boleh kendor menerapkan prokes dan masih harus sepenuhnya menyadari bahwa kita masih dalam masa pandemi," kata Kamaruddin.
Selengkapnya di halaman berikutnya
Simak juga Video: Pemerintah Tengah Godok Aturan Mobilitas Libur Nataru Mendatang
