Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons pernyataan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang menuding Gubernur Anies Baswedan sedang mencari simpati ketika menyinggung soal Pilgub diundur ke 2024. Menurut Riza, setiap fraksi memiliki hak dalam bersikap dan menyampaikan pendapat.
"Setiap partai punya hak menyampaikan pendapatnya. Mau partai PDIP sampai dengan PPP, itu hak, silakan menyampaikan pendapat," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/10/2021).
Politikus Gerindra itu memandang tak ada yang salah dengan pernyataan Fraksi PDIP. Kendati demikian, Riza juga mengingatkan bahwa Anies juga memiliki hak yang sama dalam bersuara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap pribadi-pribadi juga punya hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk pak Anies juga punya hak menyampaikan pendapat. Jadi saya kira tidak ada yang salah, inilah negara demokrasi," ujarnya.
Untuk itulah, dia berpesan agar masing-masing pihak dapat menjaga agar iklim politik tetap kondusif.
"Mari kita jaga iklim politik kita kondusif, sejuk, demokrasi kita berkembang baik, dinamika boleh tapi tetap kita perhatikan dan kita utamakan adalah persatuan dan kesatuan bangsa," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Lihat juga Video: Beda Antisipasi Banjir era Anies dan Ahok, Apa Saja?
PDIP Curiga Anies Punya Motif Lain soal Pilgub DKI 2024
Polemik tudingan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang meminta Anies Baswedan berhenti berbohong soal Pilgub 2024 terus berlanjut. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan sejak awal ucapan Anies soal Pilgub diundur ke 2024 multitafsir.
"Pernyataannya Pak Anies menimbulkan persepsi seolah-olah diundur ke 2024 ada motif lain. Padahal Anies sudah tahu, sebelum mencalonkan diri sebagai cagub DKI Jakarta, UU Pemilu sudah disahkan. Jadi harusnya Pak Anies paham betul soal Pemilu DKI Jakarta tidak dilaksanakan tahun 2022, tetapi tahun 2024," kata Gembong kepada wartawan, Senin (11/10/2021).
Gembong menuturkan, sejak awal, waktu pelaksanaan pilgub telah diatur melalui Undang-Undang Pilkada. Jadi dia menilai keluhan Anies mengisyaratkan maksud lain.
Soal tudingan Anies berbohong, Gembong menganggap tak ada yang salah dengan pernyataan Prasetio. Dia justru mempertanyakan balik alasan Anies mengungkit-ungkit pilgub diundur di dalam suatu forum.
"Setiap orang kan boleh menyampaikan pendapatnya, alam demokrasi sah-sah saja. Tapi apa yang salah dengan yang disampaikan Mas Pras itu? apa yang salah? Jadi sebetulnya dibolak-balik, podo wae. Kalau mau ditanya, Pak Anies kenapa ngeluh tahun keempat saya mestinya kampanye kenapa ngeluh? Wong sudah tahu jadwalnya. Itu seolah-olah mengeluh. Kalau mengeluh kan dia akan mendapatkan simpati. Sebenarnya yang mau dicapai itu," sambungnya.