PKS soal Tudingan Ketua DPRD DKI: Anies Bukan Tipe Orang Berbohong

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Senin, 11 Okt 2021 18:47 WIB
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi
Abdurrahman Suhaimi (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta -

PKS menepis tudingan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024. Penasihat F-PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, menilai Anies bukan pemimpin yang suka berbohong.

"Tetapi, kalau saya kenal Pak Gubernur selama ini bukan tipe orang menyalahi janji, bukan tipe orang ingkar janji, bukan tipe orang yang berbohong," kata Suhaimi saat dihubungi, Senin (11/10/2021).

Wakil Ketua DPRD dari F-PKS itu mengatakan karakter Anies tercermin dalam 23 janji kampanye saat Pilgub 2017. Saat itu, Anies menyebut rencana kerja sebagai janji yang harus ditepati.

"Bahkan di program beliau disebut dengan janji, 23 janji gubernur. Mengapa disebutnya itu? Karena harus ditepati," ujarnya.

Sebagai pejabat publik, Suhaimi mengingatkan Prasetio untuk berhati-hati dalam mencap seseorang berbohong. Semestinya, tudingan itu disertai dengan bukti yang kuat.

"Berhati-hati mensifati kata itu, apalagi kalau pejabat publik. Yang mana (bohongnya), biar masyarakat yang tahu, apa sih yang dibilang bohong, yang disebut adalah pejabat publik tingkat DKI, tingkat 1. Yang ngomong juga tingkat DKI nomor 1," jelasnya.

Sebelumnya, Prasetio Edi sebelumnya meminta Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024. Prasetio menyebut Pilgub DKI diundur ke 2024, bukan 2022, merupakan amanat undang-undang (UU).

"Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong dengan seakan pemerintah pusat sengaja memundurkan Pemilihan Gubernur sampai 2024. Sebab, pelaksanaan pilgub diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur," demikian bunyi keterangan tertulis Prasetio, Sabtu (9/10).

Prasetio mengatakan masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI berakhir pada 2022 dan kemudian Pilgub DKI digelar pada 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan, pemerintah bakal menunjuk seorang pejabat.

(taa/yld)