Suara Mahasiswa

BEM UNY Kritik Pembubaran BSNP: Bentuk Nyata Kemunduran Pendidikan

Danu Damarjati - detikNews
Senin, 11 Okt 2021 10:12 WIB
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Jumat (14/8/2020).
Foto ilustrasi UNY (Kristina/detikcom)
Jakarta -

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (BEM KM UNY) mengkritik pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) oleh pemerintah. Pembubaran BSNP dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"Dibubarkannya BSNP adalah salah satu bentuk nyata kemunduran pendidikan Indonesia saat ini. Pendidikan mati di era Jokowi dan di tangan Nadiem. Nadiem telah melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi amanat yang tertulis dalam UU Sisdiknas," kata Ketua BEM KM UNY, Mutawakkil Hidayatullah, dalam keterangan tertulis, Senin (11/10/2021).

BEM KM UNY lewat Mutawakkil menyoroti kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, sekaligus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia memaparkan keberadaan BSNP sudah diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, tepatnya di Pasal 35 ayat (3), begini bunyinya:

Pasal 35
(3) Standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Menurut BEM KM UNY, Kemendikbudristek tidak berhak membubarkan BSNP karena BSNP adalah mandiri dan tidak diatur Kemendikbud. BSNP bersifat independen.

"Presiden Jokowi telah melanggar UU Sisdiknas dengan membuat PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan melempar BSNP yang harusnya independen melainkan dipindah menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek," kata Mutawakkil.

BEM KM UNY menjelaskan tugas dan wewenang BSNP meliputi pengembangan standar nasional pendidikan, menyelenggarakan ujian nasional, memberikan rekomendasi soal penjaminan mutu pendidikan, merumuskan kriteria kelulusan, menilai kelayakan buku teks pelajaran, hingga menetapkan karya sastra Indonesia yang wajib dipelajari di sekolah.

Namun kini, BSNP diganti Nadiem dengan Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dewan Pakar SNP berada di bawah Kemendikbudristek. Dewan Pakar SNP bentukan Kemendikbudristek berpotensi tidak independen, demikian penilaian BEM KM UNY.

Bahaya dari dibubarkannya BSNP adalah ketimpangan pengetahuan antardaerah, standardisasi guru pengajar yang tidak merata dan tidak menyeluruh, dan kebijakan yang semakin sewenang-wenang dari pemerintah.

"Nadiem akan semakin sewenang-wenangan dan menunjukkan otoritarian dalam membuat kebijakan tanpa adanya kontrol dari publik, misalnya menabrakkan peraturannya dengan UU Sisdiknas," ujar Mutawakkil.

BEM KM UNY juga menyampaikan catatan hitam Jokowi dan Nadiem soal dibubarkannya BSNP:

1. Kemendikbudristek tidak berhak membubarkan BSNP, sebab sudah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. BSNP adalah bersifat mandiri tidak berada di pihak manapun dan tidak ada penjelasan bahwasanya
BSNP diatur oleh Kemendikbudristek.
2. Presiden Jokowi telah melanggar UU Sisdiknas dengan membuat PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan melempar BSNP yang harusnya independen melainkan dipindah menjadi tanggungjawab Kemendikbudristek
3. Amanat UU Sisdiknas, Standarisasi dilakukan secara independen. Walaupun dibentuk Dewan Pakar SNP bentukan Kemendikbudristek berpotensi tidak independen dan tidak ada pengawasan dalam jalannya standarisasi pendidikan itu
sendiri.
4. Pembubaran BSNP dinilai terlalu tergesa-gesa, sehingga tidak memunculkan Kajian Akademis oleh Kemendikbudristek tentang Pembubaran BSNP, sebab alasan Nadiem membubarkan BSNP tidak ilmiah, tidak ada riset, dan tidak disampaikan
kendala atau masalah mengenai Pendidikan.

(dnu/dnu)