Round-Up

Pingsan Pedagang Jadi Tersangka Padahal Korban Dipukul Preman

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 09 Okt 2021 21:49 WIB
Ilustrasi penganiayaan (dok detikcom)
Ilustrasi pengeroyokan (Foto: dok. detikcom)

Polisi Dikritik Berbagai Pihak

Penetapan LG sebagai tersangka ini mendapat kritik keras dari berbagai pihak. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mempertanyakan penetapan tersangka pedagang yang dipukul oleh preman itu.

"Melihat kejadian sesuai dengan berita, tentu proses hukum memang harus dijalankan atas kedua laporan. Mengenai status tersangka terhadap LG (wanita/pedagang), itu justru aneh," kata pengacara publik LBH Medan, Maswan Tambak kepada wartawan.

Dia menilai Polsek Percut Sei Tuan harusnya tidak cuma mengejar unsur pidana. Dia mengatakan penyidik harusnya melihat niat dari perbuatan LG dan BS dalam peristiwa yang viral itu.

"Dalam proses ini seharusnya pihak Polsek Percut Sei Tuan cq penyidik tidak melulu mengejar unsur pasal melainkan harus melihat niat dari perbuatannya. Apakah ada niat jahat (mens rea) dari LG atau tidak. Bisa saja kita duga LG melakukan pemukulan atau perbuatan lain, tapi bisa saja perbuatan itu bermaksud membela diri," ucap Maswan.

"Kalau keadaannya demikian tentu penetapan tersangka terhadap LG tidak tepat," imbuh dia.

Kritik juga datang dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). APPSI mengaku akan menyurati Polda Sumut hingga Polri terkait masalah ini.

"Menyayangkan langkah Kapolsek yang menjadikan (LG) langsung tersangka," Kata Wakil Ketua APPSI, Ihwan Ritonga, kepada wartawan, Jumat (8/10).

Komisi A DPRD Sumut mengatakan bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait masalah ini. Komisi A DPRD Sumut mengatakan salah satu pihak yang bakal dipanggil adalah Kapolda Sumut (Kapoldasu).

"Insyaallah, kita Komisi A akan menjadwalkan untuk di-RDP-kan. Karena beberapa anggota legislatif Komisi A meminta pada saya selaku (Ketua) Komisi A untuk menjadwalkan RDP di Komisi A," kata Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto, kepada wartawan.

Dia mengatakan jadwal RDP itu akan dibahas di Badan Musyawarah pekan depan. Dia mengatakan Kapoldasu bakal ditanyai soal masalah ketertiban dan keamanan di Sumut.

"Iya (panggil Kapolda Sumut). Terkait juga masalah ketertiban dan keamanan di Provinsi Sumut," ucapnya.


(haf/haf)