Round-Up

Narasi Korban Perang Brigjen Tumilaar yang Dicopot dari Irdam

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 09 Okt 2021 21:19 WIB
Irdam Merdeka Brigjen TNI Junior Tumilaar
Brigjen Tumilaar (Screenshoot 20detik)
Jakarta -

Mantan Inspektur Kodam (Irdam) XIII/Merdeka Brigjen Junior Tumilaar mengibaratkan sikapnya membela warga sipil, Ari Tahiru (67), dengan cara mengirim surat terbuka kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pertempuran. Dia menuturkan dalam pertempuran selalu ada risiko.

Hilangnya jabatan Irdam XIII/Merdeka dan proses hukum yang menunggu dianggap Junior Tumilaar sebagai risiko 'perang'. Dia pun mengumpamakan diri sebagai korban perang.

"Ya laksanakan saja, itu satu risiko tentara. Memang harus terjadi dan tidak apa-apa. Namanya tentara, kita melaksanakan satu pertempuran, pasti ada korban," kata Tumilaar, Sabtu (9/10/2021). Dia memberikan tanggapan atas kesimpulan Puspom AD yang menilai dirinya bersalah.

"Tidak mungkin sama sekali tidak ada korban dalam peperangan atau pertempuran, itu diperhitungkan. Katakanlah saya menjadi suatu korban dalam pertempuran atau suatu korban dalam situasi pertempuran atau peperangan," sambung Junior.

Junior Tumilaar mengaku tak kaget dicopot dari jabatannya. Dia mengatakan sudah memperhitungkan kemungkinan terburuk dari sikap yang diyakininya.

"Kalau tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan jabatan, risikonya pasti dicopot. Itu saya sudah sadari akan ada risiko. Pasal itu selalu ada, sama dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan kalau di sipil," ujarnya.

"Kalau saya, itu tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Sudah pasti kena saya," imbuh dia.

Junior Tumilaar pun menjelaskan kembali alasan dirinya menulis surat terbuka kepada Sigit. Menurutnya, jika dia meminta izin kepada pimpinannya, yakni Pangdam XIII/Merdeka, dia memastikan tak akan mengantongi izin menyurati Sigit.

"Di atas saya ada namanya Pangdam. Di dalam menulis surat itu ada pelanggaran militer. Setiap bertindak harus melapor ke atasan saya. Kalau menurut disiplin militer, saya harus lapor. Kalau di tindak pidana disiplin militer, harus lapor. Tapi kalau lapor, Panglima pasti tidak setuju. Maka di situlah yang saya langgar," sebut dia.

Dia tak mempermasalahkan keputusan tersebut. Menurutnya, prajurit harus selalu melaksanakan aturan dan siap menerima hukuman jika melanggar.

"Baik secara disiplin militer maupun pidana militer, saya kena. Itu saya sudah pikirkan sebelumnya," ucapnya.

Tumilaar juga bicara soal suratnya ke Kapolri. Dia mengatakan surat itu ditulis berdasarkan fakta. Dia juga berharap surat itu dijawab.

"Surat saya kan sampai sekarang belum dijawab. Ya memang pro-kontra, saya bukan masalah kan soal pro-kontra. Saya persoalkan bahwa surat itu menjadi pengingat. Kalau ditanggapi syukur, tidak ditanggapi juga tidak apa-apa," ujarnya.

"Sekarang kan saya dibebastugaskan, kesannya kan saya tidak benar. Makanya dengan adanya putusan itu, nanti itu bisa saja berarti surat saya tidak sesuai fakta. Pertanyaan sekarang, beranikah surat saya itu ditanggapi oleh Kapolri saat ini," sambungnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.