Wagub Jawab Kritik PDIP soal Wacana Formula E di Pantai Reklamasi

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Sabtu, 09 Okt 2021 17:52 WIB
BERLIN, GERMANY - MAY 25: In this handout from FIA Formula E -  Alexander Sims (GBR) BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.18 at Tempelhof Airport on May 25, 2019 in Berlin, Germany. (Photo by FIA Formula E/Handout/Getty Images)
Ilustrasi Formula E (Getty Images)

Riza mengatakan nantinya pihak JakPro-lah yang akan melakukan koordinasi dengan pengelola lima tempat tersebut. Dia memastikan semuanya akan dikoordinasikan dengan semua pihak yang terlibat.

"Itu nanti dari pihak JakPro. Tentu semua dikomunikasikan dengan baik. Penting untuk terus melakukan koordinasi, komunikasi, memang itu suatu yang harus. Pemerintah di mana pun, apalagi di Jakarta, pasti kita melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak. Kita lakukan koordinasi, apalagi dengan pemerintah pusat. Kita selalu membangun komunikasi yang baik," imbuhnya.

Sebelumnya, PDIP mempertanyakan opsi Formula E di pulau reklamasi itu. PDIP mempertanyakan apakah pulau reklamasi sudah diakui sebagai ikon Jakarta.

"Ini ironi sebenarnya terkait venue, bagaimana mereka bisa bilang balapan ini akan sukses jika venue saja mereka masih bingung. Apa pantai reklamasi sekarang sudah diakui sendiri oleh Pemprov sebagai ikon Jakarta?" ujar Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah kepada wartawan, Jumat (8/10/2021).

Sekadar informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin pembangunan di pulau reklamasi Teluk Jakarta. Tapi pulau yang telanjur dibangun tidak dibongkar.

Pulau yang telanjur dibangun adalah Pulau C, D, dan G. Ketiganya berganti nama jadi Pantai Kita (Pulau C), Pantai Maju (Pulau D), dan Pantai Bersama (Pulau G). Untuk Pantai Bersama, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Anies memperpanjang izin reklamasi pantai Jakarta Pulau G. Sebab, izin reklamasi sudah diatur secara detail dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2012.

Kembali ke Ima, dia mengkritik soal hitung-hitungan dampak ekonomi jika Formula E berlangsung. Menurutnya, Pemprov DKI harus juga menghitung biaya yang hilang akibat macet saat balap Formula E.

"Jika mereka menghitung dampak ekonomi sebagai salah satu komponen keuntungan dalam pagelaran balapan Formula E, seharusnya mereka juga menghitung opportunity cost yang hilang akibat dari kemacetan yang akan timbul selama masa persiapan dan balapan ini," katanya.

Untuk itu, PDIP tetap mendorong bergulirnya paripurna interpelasi Formula E. Ima mengatakan perlu penjelasan rinci soal penyelenggaraan yang mengeluarkan dana APBD ratusan miliar rupiah.

"Semua itu bisa terbuka terang dengan menjawab hak interpelasi anggota Dewan, sehingga studi kelayakan dan dokumen-dokumen perjanjian lainnya bisa diakses juga oleh publik," katanya.


(dek/dnu)