Komisi VIII DPR Minta Kasus Ayah Perkosa 3 Anak Diusut Tuntas!

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 08 Okt 2021 21:25 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily (Foto: Jefrie Nandy Satria/detikcom)
Jakarta -

Kasus kekerasan seksual terhadap 3 orang anak yang diduga dilakukan oleh ayah sendiri di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menuai perhatian publik. Komisi VIII DPR menilai kasus ini harus menjadi perhatian.

"Negara harus memastikan melindungi rakyat dari kejahatan seksual, termasuk anak-anak. Negara tidak boleh abai, apalagi membiarkan kasus-kasus kekerasan seksual lepas begitu saja," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, Jumat (8/10/2021).

Ace menegaskan kekerasan seksual terhadap anak harus dicegah dan dihentikan karena sangat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang. Apalagi jika kekerasan itu berupa pemerkosaan terhadap anak yang dinilai akan berpengaruh secara psikologi.

"Selain keji, kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Negara harus bisa memastikan melindungi korban termasuk dalam proses hukumnya. Kita tidak boleh melepas kasus-kasus kejahatan seksual," ucap Ace.

Ace meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya, semua kasus kekerasan harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Setiap kekerasan terhadap anak harus diusut tuntas dan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Ketiga anak korban kekerasan seksual di Luwu Timur beserta ibunya kini sudah mendapat pendampingan dari LBH Makassar. Meski begitu, Ace juga meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ikut mengawal kasus ini.

"Kekerasan seksual dapat merusak masa depan anak. Dan tentu saja ini akan berdampak terhadap generasi penerus bangsa. DPR RI juga akan ikut mengawal kasus kekerasan seksual terhadap anak di Luwu Timur," ujar Ace.

Lebih lanjut, berdasarkan data Kementerian PPPA, kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus. Sementara itu hingga 3 Juni 2021, terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Banyaknya kasus kekerasan seksual, termasuk kepada anak, menjadi alasan DPR berkomitmen membuat regulasi yang tepat terhadap kasus-kasus kekerasan seksual melalui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). RUU TPKS berperspektif dan berpihak kepada korban.

"Terutama terkait pemulihan korban kekerasan seksual. Fenomena kejahatan seksual di Indonesia sudah sangat meresahkan. Kita berharap RUU TPKS akan menambah jaminan keadilan dan perlindungan bagi korban kejahatan seksual," jelas Ace.

Simak juga video 'Polri Persilakan Keluarga Korban Kasus '3 Anak Saya Diperkosa' Bantu Cari Bukti':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman berikut