.webp)
"Siang ini terus kita update. Ternyata total seluruhnya ada 54 mantan dan anggota di DPRD Kuansing yang menerima kelebihan bayaran," terang Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing, Hadiman, Jumat (8/10/2021).
Hadiman mengatakan jumlah bertambah karena ada pergantian antarwaktu (PAW). Seharusnya hanya ada 35 orang yang wajib mengembalikan.
"Kalau anggota seluruhnya 35, tetapi ada PAW beberapa kali. Maka jumlahnya jadi 51 anggota dan 3 pimpinan DPRD dalam anggaran tahun 2019," katanya.
Dari 54 orang, tercatat ada yang kembali duduk sebagai wakil rakyat di Kota Jalur periode 2019-2024. Namun ada yang tak terpilih dan minta tempo mengembalikan uang alias dicicil selama 6 bulan.
"Kita menerima pengembalian ke pemda cash dan angsur. Mereka buat perjanjian ada menerima uang kelebihan bayar dan siap mengembalikan dalam waktu 3-6 bulan, ya tidak masalah. Prinsipnya, uang negara ini harus dikembalikan," katanya.
Dari 54 nama anggota DPRD yang terdata menerima kelebihan bayar, salah satunya adalah bupati aktif Kuantan Singingi Andi Putra. Andi saat itu menjabat Ketua DPRD sebelum akhirnya maju pada Pilkada 2020.
Andi Putra dan dua pimpinan DPRD lain menerima kelebihan bayar yang totalnya mencapai Rp 35 juta. Namun, setelah hasil audit BPK dirilis, uang kelebihan langsung dikembalikan.
"Ketiga pimpinan seluruhnya Rp 35 juta dan sudah dikembalikan. Setelah audit, langsung dikembalikan," katanya.
Sampai sore ini tercatat uang kelebihan bayar tunjangan rumah sudah terkumpul Rp 305 juta lebih. Total kelebihan bayar tahun anggaran 2019 mencapai Rp 976 juta. (ras/idn)
