UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Kali Ini Soal Pasal Amdal

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 08 Okt 2021 09:44 WIB
Ilustrasi Cerobong Asap Pabrik
Ilustrasi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kal ini soal pasal pengaturan amdal yang ada dalam cluster UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagaimana dilansir website Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (8/10/2021), gugatan dilayangkan oleh Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAkA). Pemohon mengajukan judicial review Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja yang berbuyi:

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26
(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

"Menyatakan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara bebas dan sukarela untuk melindungi kepentingan dan kebutuhannya'," demikian permohonan.

Menurut Yayasan HAkA, kehadiran pembangunan atau industri di satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun demikian di sisi lain penggunaan sumber daya dari lingkungan seperti air, tanah, udara, hutan yang menggunakan/mengambil lokasi atau habitat keanekaragaman hayati yang dilindungi.

"Sebab dari penggunaan sumber daya tersebut yang untuk pembangunan oleh badan hukum atau individu dapat mengubah/berdampak secara langsung terhadap kualitas sumber daya alam tersebut, misalnya terganggunya siklus hidrologi air-krisis air, perubahan iklim suhu bumi meningkat-bencana alam (natural disaster-man made disaster), krisis energi, konflik kekerasan perebutan sumber daya untuk hidup," paparnya.

Simak juga 'Polisi Bubarkan Aksi BEM SI Setahun Disahkannya UU Cipta Kerja':

[Gambas:Video 20detik]