Jalur Prosedural Layanan Terpadu Satu Atap Permudah Calon PMI ke LN

Erika Dyah - detikNews
Kamis, 07 Okt 2021 23:14 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengharapkan kolaborasi kementerian/lembaga, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terhadap isu pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ia meminta kerja sama dan koordinasi dalam mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam Rapat Koordinasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI, di Bandung, Jawa Barat ia menyebutkan bahwa pelindungan PMI diberikan baik sebelum bekerja, saat bekerja, dan kembali ke Indonesia.

"Kami sangat yakin, jika kita mengawal pelaksanaan Undang-Undang ini secara bersama dan sinergis dengan menyingkirkan atau meninggalkan ego atau kepentingan pribadi masing-masing, maka pelindungan PMI akan dirasakan langsung oleh Calon PMI dan PMI, yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas," kata Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (7/10/2021).

Ida menjelaskan pelindungan PMI dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia, BP2MI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa secara terkoordinasi dan terintegrasi.

"Koordinasi dan terintegrasi ini menjadi syarat mutlak pelaksanaan pelindungan PMI karena pelindungan PMI tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh satu kementerian/lembaga saja," tambahnya.

Ida pun menegaskan pihaknya akan melakukan penguatan peran Pengawas Ketenagakerjaan untuk mencegah penempatan PMI secara nonprosedural, baik di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, pencegahan ini juga dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 2015.

Ia mengatakan, saat ini Satgas Pelindungan PMI berada di tingkat pusat dan terdapat di 25 daerah titik debarkasi/embarkasi serta daerah asal PMI.

"Saya harap Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan Satgas Pelindungan PMI sehingga pelindungan PMI bisa dilakukan secara maksimal," ujarnya.

Selain itu, Ida menerangkan pelindungan PMI juga dilakukan ketika mereka bekerja di negara penempatan. Adapun langkah ini dilakukan melalui peran atase ketenagakerjaan/staf teknis ketenagakerjaan/kabid ketenagakerjaan.

Menurut Ida, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap kesesuaian penempatan PMI. Akan tetapi juga terkait pendataan PMI, pemenuhan persyaratan kerja, pelaksanaan perjanjian kerja (PK), perubahan dan perpanjangan PK, dan penanganan permasalahan PMI.

"Jadi menurut kami pengawasan dan pelidungan PMI itu harus paripurna karena mulai sebelum berangkat, ketika bekerja, dan kembali ke tanah air," kata Ida

Lebih lanjut, Ida mengimbau kepada masyarakat agar memilih bekerja ke luar negeri menggunakan jalur yang aman dan prosedural. Sebab, saat ini prosedurnya telah dipermudah. Cukup dengan datang ke Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

"Melalui forum ini saya mengajak masyarakat jika ingin bekerja ke luar negeri, bekerjalah secara prosedural, datanglah ke LTSA. Jika tidak ada LTSA terdekat, datanglah ke dinas-dinas ketenagakerjaan. Harus mengikuti prosedur-prosedur yang benar. Kami bangun LTSA ini dalam rangka memberikan perlindungan," tutur Ida.

Dalam kesempatan yang sama, Ida juga menyinggung 9 lompatan besar ketenagakerjaan yang beririsan langsung dengan penempatan dan pelindungan PMI, yaitu Link and match ketenagakerjaan dan perluasan pasar kerja luar negeri.

Ia mengatakan, link and match ketenagakerjaan memiliki arah kebijakan untuk membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif guna mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.

"Sedangkan untuk perluasan pasar kerja luar negeri memiliki arah kebijakan mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan PMI sektor formal dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor formal," pungkasnya.

(fhs/ega)