RI Siap Ratifikasi Konvensi ILO soal Perlindungan Awak Kapal Perikanan

Erika Dyah - detikNews
Senin, 04 Okt 2021 22:15 WIB
Kemnaker Siapkan Pemetaan Potensi dan Kompetensi PNS
Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta -

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah bersiap meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 188 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan (Work in Fishing Convention). Ratifikasi ini diperlukan sebagai upaya peningkatan perlindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) di dalam dan di luar negeri.

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkap Konvensi ILO No. 188 merupakan standar ketenagakerjaan internasional yang ditujukan untuk memastikan para pekerja yang bekerja di atas kapal perikanan memiliki kondisi kerja yang layak. Khususnya, terkait syarat dan kondisi kerja, akomodasi dan makanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), layanan kesehatan, dan jaminan sosial.

"Pertemuan pada hari ini merupakan rapat konsolidasi internal Kemnaker dalam rangka menyikapi perlu tidaknya Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188," ujar Anwar dalam keterangan tertulis, Senin (4/10/2021).

Dalam rapat pembahasan Konvensi ILO 188 yang berlangsung secara virtual, Anwar menyebutkan pentingnya perlindungan bagi awak kapal perikanan melalui mekanisme penguatan kerangka hukum nasional maupun dengan meratifikasi/mengadopsi ketentuan internasional.

Adapun kerangka hukum yang dimaksud antara lain Port State Measures Agreement (PSMA), International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCWF), Cape Town Agreement on Safety of Fishing Vessel (CTA), dan ILO Convention No. 188 on Work in Fishing.

Menurutnya, wacana ratifikasi ini dilatarbelakangi adanya beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pekerja di sektor penangkapan ikan. Adapun beberapa permasalahan yang kerap ditemukan antara lain tindakan kerja paksa atau perbudakan, serta adanya beberapa kasus ketenagakerjaan yang menimpa AKPI.

"Sejak diadopsi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2020, Konvensi ILO Nomor 188 termasuk salah satu Konvensi ILO yang tingkat ratifikasinya sangat rendah," jelasnya.

Berdasarkan data yang ada, Anwar menyebutkan hingga saat ini baru 19 negara Anggota ILO yang telah meratifikasi Konvensi ILO No. 188. Akan tetapi, ke-19 negara tersebut bukan merupakan negara tujuan penempatan AKPI. Oleh karena itu, ia menilai ratifikasi Konvensi ILO No. 188 oleh Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan dampak signifikan dalam pelindungan APKI.

"Hal ini dikarenakan ratifikasi konvensi oleh satu negara hanya berlaku bagi negara tersebut," tambahnya.

Anwar menerangkan ke-19 negara telah meratifikasi Konvensi ILO tahun 2007 antara lain Angola, Argentina, Bosnia and Herzegovina, Congo, Estonia, Prancis, Lithuania, Maroko, Namibia, Norwegia, Senegal, Afrika Selatan, Thailand, dan Britania Raya.

"Terdapat beberapa negara yang masih berstatus not in force seperti Belanda, Polandia, dan Portugal yang akan dimulai pada tahun 2020, serta Denmark yang akan dimulai tahun 2021. Ditambah lagi satu negara belum entry into force," paparnya.

Ia menambahkan dalam tataran regulasi nasional, pengaturan bagi awak kapal perikanan sebagian telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, untuk awak kapal perikanan migran, telah disusun Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Posisi akhir RPP dimaksud telah disampaikan kepada Sekretaris Negara untuk penetapan oleh Presiden tanggal 20 Mei 2020. Dalam beberapa kali, Kemnaker kembali menyampaikan sikap belum berencana meratif─▒kasi Konvensi ILO tersebut, hal ini dikarenakan adanya beberapa pertimbangan seperti tersebut di atas," terangnya.

Menurutnya, proses ratifikasi konvensi internasional harus memperhatikan kesiapan teknis, regulasi dan kewajiban pascaratifikasi. Sebab negara anggota yang meratifikasi konvensi memiliki konsekuensi untuk menindaklanjutinya ke dalam regulasi nasional yang sejalan dengan substansi konvensi yang diratifikasi, penerapan implementasi, pengawasan, dan pelaporannya.

Lebih lanjut ia mengatakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejalan dengan strategi diplomasi Indonesia di tatanan multilateral. Ia mengungkapkan Indonesia senantiasa mendorong ratifikasi dan implementasi instrumen hukum internasional terkait mobilitas tenaga kerja internasional dan hak-hak pekerja migran.

"Untuk tujuan tersebut, diperlukan sinergitas, regulasi antar Kementerian terkait, penguatan aspek regulasi agar patuh terhadap konvensi. Termasuk koordinasi lintas sektoral dan penguatan kerangka hukum nasional harus dikedepankan sebagai upaya dalam mengatur dan memberikan perlindungan bagi awak kapal perikanan," pungkasnya.

(ncm/ega)