ADVERTISEMENT

Analisis Pakar Hukum soal KPK-Kejagung Usut Bersama Kasus Korupsi LNG

Arbi Anugrah - detikNews
Kamis, 07 Okt 2021 21:47 WIB
Kepanjangan KPK hingga Tugas-tugas Lembaga Antikorupsi Itu
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) dan KPK sama-sama tengah mengusut dugaan korupsi pembelian gas alam cair atau LNG di PT Pertamina (Persero). Namun Kejagung 'rela' mempersilakan KPK menangani perkara itu.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho, koordinasi yang dilakukan antara Kejaksaan Agung dan KPK dapat menghindarkan ego sektoral dalam penanganan perkara. Sebab di dalam penanganan penyidikan di Indonesia ada penyidik Polri, penyidik jaksa, dan penyidik KPK.

"Dalam suatu ilmu pengetahuan, kami mengatakan suatu lembaga penyidikan. Namun dalam perkembangan sekarang ini, dalam konteks penanganan penyidikan perkara, ini sebagai bentuk integralisasi penyidikan, bentuk sinergi penyidikan," kata Prof Hibnu kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).

Pada era dahulu, kata Hibnu, antara penyidik KPK, penyidik jaksa, dan penyidik polisi memiliki potensi adanya suatu ego sektoral dan adanya tumpang-tindih dalam penanganan perkara. Namun, saat ini dalam konteks penanganan penyidikan kasus tersebut, ini bukanlah suatu hal yang tabu, dan bukan suatu yang salah untuk saling kerja sama menyidiknya.

"Justru sekarang ini bagaimana dalam satu objek yang sama, ketika ada dua penyidik yang sama, penyidik penyidik ini jadi satu. Dalam rangka mencari bukti, mengumpulkan bukti sehingga menjadikan suatu perubahan di dalam suatu penuntutan oleh jaksa," ucap Hibnu.

Dia menjelaskan, dengan kondisi seperti saat ini, dengan saling melimpahkan, akan ada istilahnya joint investigation antara penyidik jaksa dan penyidik KPK.

"Perkara dari penyidikan dilimpahkan, perkara Pertamina ini kan dari penyidik jaksa dilimpahkan ke penyidik KPK, karena pada awalnya dua duanya melakukan penyelidikan. Makanya untuk menghindari suatu ego sektoral tumpang-tindih, makanya lebih baik diserahkan salah satu, karena goal-nya sama, dalam rangka menjalankan suatu sistem peradilan, harus lega, itulah sekarang namanya integralistik penyelidikan. Jadi penyidik itu satu sebetulnya, hanya ruangannya beda atau lembaganya, goal-nya nanti adalah lembaga penuntutan," jelas Hibnu.

"Ini suatu yang manis saya kira. Dari pandangan hukum, sekarang ini suatu integralisasi bentuk, ada kesamaan hukum. Antara penyidik itu sama, penyidik jaksa penyidik KPK itu sama, aparat penegak hukum negara, mereka sama, penyidik KPK, penyidik Jaksa, penyidik Polri," lanjutnya.

Sebab, dalam sistem peradilan pidana, lanjut dia, yang paling sulit adalah mengungkap suatu perkaranya.

"Karena penyelidikan merupakan pintu gerbangnya pemeriksaan, sehingga siapapun yang melakukan pemeriksaan, ini merupakan suatu kesatuan atau sinergi," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, KPK dan Kejagung tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina. KPK pun akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melengkapi alat bukti terkait perkara.

"KPK dan Kejaksaan Agung RI sedang sama-sama melakukan penyelidikan pada perkara ini. KPK dan Kejaksaan kemudian berkoordinasi dan bersepakat bahwa tindak lanjut penanganan perkara dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina diselesaikan oleh KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (6/10/2021).

(asp/knv)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT