Cepat Setujui Amnesti Saiful Mahdi, DPR Dinilai Dengar Aspirasi Publik

Eqqi Syahputra - detikNews
Kamis, 07 Okt 2021 20:34 WIB
Pimpinan DPR
Foto: DPD RI
Jakarta -

DPR RI telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo pada 29 September 2021 terkait permintaan pertimbangan atas permohonan amnesti Saiful Mahdi, dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang dipidana atas kasus pencemaran nama baik. Permohonan penghapusan hukuman terhadap Saiful Mahdi disetujui DPR lewat rapat paripurna pada hari ini.

Pengajar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi mengatakan sikap DPR RI yang memproses dengan segera Surat Presiden (Surpres) tentang pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi patut diapresiasi. Persetujuan yang diberikan DPR hanya dalam waktu 8 hari dinilai sebagai langkah progresif lembaga dalam mendengarkan aspirasi publik.

"Di tengah banyak kritik tentang DPR, saya kira sikap DPR ini patut diapresiasi. Persetujuan dalam 8 hari ini langkah progresif DPR yang memang diharapkan dan tunggu-tunggu rakyat agar DPR menjadi penyalur aspirasi rakyat atas ketidakadilan terhadap Saiful Mahdi," ujar Ari dalam keterangan tertulis, Kamis (7/10/2021).

Selain itu, menurut Ari, DPR di bawah kepemimpinan Puan Maharani harus terus mempertahankan progresivitas lembaga dalam kerja-kerja advokasi rakyat seperti yang dilakukan dalam kasus Saiful Mahdi.

"Meski DPR dalam kasus ini hanya menyetujui permohonan dari Presiden, tapi ini sangat berarti. Karena semakin cepat DPR memprosesnya, semakin cepat Saiful Mahdi dibebaskan dari bui," tambah Ari

Mengenai terpidana 3 bulan penjara yang dijerat UU ITE, Ari menegaskan jika DPR tidak ketok palu hari ini dan DPR masuk masa reses sampai akhir Oktober, maka Saiful Mahdi harus mendekam di bui sebulan lagi.

Lebih lanjut Ari berpendapat pemberian amnesti oleh Presiden untuk Saiful Mahdi dan persetujuan DPR atasnya merupakan pengakuan bahwa ada yang salah dalam UU ITE. Menurut Ari, DPR bersama pemerintah harus memanfaatkan momentum revisi UU ITE yang masuk Prolegnas Priorotas DPR 2021 untuk semakin mendengarkan aspirasi publik soal beleid yang sudah mengekang kebebasan berekspresi dan banyak memenjarakan rakyat ini.

"Kalau DPR sudah menyetujui Saiful Mahdi, kemudian merevisi pasal karet di dalamnya, saya yakin kepercayaan publik terhadap DPR akan terus membaik," pungkas Ari.

(ncm/ega)