.webp)
Mendikbudristek Nadiem Makarim mencabut izin Institut Teknologi Medan (ITM). Pencabutan izin ITM itu merupakan buntut dualisme yang terjadi pada yayasan yang menaungi ITM.
Pencabutan izin itu tertera dalam surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 438/E/O/2021. Diktum kesatu putusan itu menyatakan pencabutan izin pembukaan 10 program studi di kampus ITM yang berada di bawah Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna.
Baca juga: Nadiem Cabut Izin Institut Teknologi Medan |
Pada diktum kedua poin a dalam SK itu, seluruh aktivitas akademik dan non-akademik diminta dihentikan. Poin c surat itu berisi larangan bagi untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mengalihkan mahasiswa pada program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu ke perguruan tinggi lain yang memiliki program studi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang sama dan melaporkan kepada Menteri melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I," demikian isi diktum kedua poin d.
Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara ditugaskan untuk menjadi pejabat Rektor ITM. Nantinya, pejabat Rektor bertugas menuntaskan persoalan akademik di kampus ITM.
Nadiem meminta ITM menyelesaikan persoalan akademik yang ditimbulkan atas penutupan 10 program studi. Pemerintah menyatakan seluruh biaya yang timbul akibat pencabutan izin ITM dibebankan kepada pihak yayasan.
Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, Prof Ibnu Hajar Damanik, membenarkan SK penutupan itu. Penutupan dilakukan sejak 4 Oktober 2021.
"Betul," kata Ibnu Hajar saat dimintai konfirmasi.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya
Kepala Humas LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, Abdul Aziz Tambunan, menyebut izin ITM dicabut gara-gara ada dualisme yayasan. Dia mengatakan mediasi yang dilakukan tidak pernah menemukan titik temu.
"Persoalan dualisme yang tak kunjung berakhir. Hingga akhirnya finalnya itu, keputusan diambil yang paling sedikit mudaratnya, Menteri mencabut izin pendirian ITM dan prodi di ITM," kata Aziz.
 Gedung Institut Teknologi Medan (Ahmad Arfah-detikcom) |
"Sesuai dengan SK, sesuai Permen, segala hal-hal yang timbul dari pembiayaan menjadi tanggung jawab Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna," sambungnya.
Aziz menyebut SK pencabutan ini tidak bakal dicabut oleh Kementerian. Dia pun mempersilakan pihak ITM jika ingin mengambil langkah hukum.
"90 hari setelah SK itu diterima, silakan melakukan upaya hukum melalui PTUN," ucapnya.
Mahasiswa Sedih
Pencabutan izin ITM membuat mahasiswa sedih. Mahasiswa ITM mengaku kecewa gara-gara pencabutan izin ITM tersebut.
"Sedihnya ada, kecewanya ada. Tapi ini memang sudah berlarut-larut, sudah setahun lebih dan diambil kebijakan oleh Kementerian," kata seorang mahasiswa Jurusan Teknik Sipil ITM, Yoga.
 Gedung Institut Teknologi Medan (Ahmad Arfah/detikcom) |
Yoga mengatakan mahasiswa ITM sempat mencoba mendamaikan dua pihak yang mengklaim yayasan kampus. Namun, katanya, upaya mahasiswa tak membuahkan hasil dan dualisme yayasan terus terjadi.
"Mahasiswa ITM sudah melakukan berbagai upaya untuk mendamaikan, tapi tidak juga," tururnya.
Dia mengaku telah mengetahui proses perpindahan mahasiswa dari ITM ke kampus lain. Dia berharap proses perpindahan berjalan lancar.
Tonton juga video tentang sukses berbisnis makanan dan minuman kekinian di bawah ini:
