Skema Pemilu 2024: Pemerintah Usul 15 Mei, KPU 21 Februari

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 07 Okt 2021 11:19 WIB
Ilustrasi Pemungutan Suara di bilik suara pada pemilu 2014
Ilustrasi pemilu (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

Jadwal Pemilu 2024 belum juga diputuskan hingga saat ini. Sebab, baik pemerintah maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, masih memiliki rencana yang berbeda.

KPU Usul 21 Februari 2024

KPU ingin hari pencoblosan digelar lebih cepat, yakni pada 21 Februari 2024. Sebelumnya, KPU mengusulkan April 2024.

"Kami menginginkan agar penyelenggaraan pemilu ini dipercepat, [...] untuk menghindari kekosongan untuk pencalonan pilkada (pemilihan kepala daerah)," kata Ketua KPU Ilham Saputra saat memberi paparan pada acara diskusi virtual, seperti dikutip dari Antara, Minggu (30/5/2021).

Ilham menerangkan pihaknya telah melakukan simulasi untuk mempercepat hari pemungutan suara pada Pemilu 2024.

"Jika nanti kami laksanakan tetap bulan April, kami khawatir ada perselisihan hasil pemilu, maka terkendala jika ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang meminta PSU (pemungutan suara ulang), atau penghitungan suara ulang, yang akan memakan waktu," ujar Ilham.

Pemerintah: Pemilu 15 Mei 2024

Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan pemerintah telah melakukan rapat internal membahas simulasi tanggal pelaksanaan Pemilu 2024. Hasilnya, 15 Mei dipilih menjadi hari pencoblosan Pemilu 2024.

"Pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei (hari pemungutan suara)," kata Mahfud melalui rekaman video yang diterima, Senin (27/9/2021).

Mahfud mengatakan, dalam simulasi, ada empat tanggal yang diajukan. Dari keempat tanggal tersebut, dipilih tanggal 15 Mei dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya.

"Bahwa kita bersimulasi tentang empat tanggal pengumuman suara Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 yang urutannya tanggal 24 April, 15 Mei atau 8 Mei atau 6 Mei. Sesudah disimulasikan dengan berbagai hal terkait, supaya bisa memperpendek kegiatan pemilu agar efisien waktu maupun uangnya, masa kampanye diperpendek, jarak antara pemungutan suara dengan pelantikan presiden tidak terlalu lama," ujarnya.

Selain memperhitungkan waktu dan biaya, Mahfud mengatakan alasan lain dipilihnya tanggal 15 Mei sebagai hari Pemilu 2024 adalah memperhitungkan hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Nantinya pemerintah akan menyampaikan usulan tanggal tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum tanggal 7 Oktober 2021.

"Pokoknya kalau terpilih (Presiden), lalu diantisipasi mungkin ada peradilan di MK sengketa, atau mungkin ada putaran kedua dihitung semuanya kemudian memperhitungkan hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Tanggal 15 Mei ini adalah tanggal yang dianggap paling rasional untuk diajukan kepada KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober, tidak bisa mundur ke berikutnya lagi karena tahapannya harus ditentukan tanggalnya," ucapnya.

Perbedaan rencana ini muncul pro dan kontra di DPR. Pandangan fraksi pun terpecah, ada yang mendukung usulan pemerintah, ada juga yang mendukung KPU.

Selanjutnya peta sikap di DPR soal Pemilu 2024.