Harta warisan bisa mendatangkan berkah, bisa juga mendatangkan sengketa. Salah satunya soal rumah keluarga yang menjadi warisan bersama. Seperti diceritakan pembaca detik's Advocate.
Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:
Saya dan anak istri menempati rumah orang tua saya yang sudah lama meninggal dunia. Dan selama kami menempati rumah itu, kami sudah melakukan renovasi rumah tersebut dari mulai tidak layak huni hingga sekarang rumah tersebut bisa dikatakan sangat layak dan agak mewah.
Kemudian masalah muncul akhir-akhir ini karena kakak-kakak saya mulai bertanya mengenai warisan orang tua kami. Mereka meminta saya untuk bersama-sama mereka menjual rumah tersebut. Lalu kemudian hasilnya dibagi rata.
Yang menjadi pertanyaan saya:
Apakah kondisi tersebut cukup adil bagi saya? Oleh sebab saya sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa dibilang sangat banyak untuk mengubah rumah tersebut yang mungkin jika tidak saya renovasi, harga rumah tersebut tidak akan semahal saat ini.
Lalu, apakah salah jika saya tidak ikut menandatangani surat kesepakatan menjual rumah yang sudah ditandatangani oleh seluruh kakak-kakak saya. Karena bagi saya, pembagian hasil penjualan tidak cukup layak untuk kami yg seharusnya mendapatkan lebih banyak karena pertimbangan tersebut di atas?
Mohon petunjuknya.
Jawaban :
Pertanyaan 1
Bagaimana Penghitungan Biaya Renovasi?
Rumah tersebut merupakan peninggalan orang tua (rumah warisan/harta warisan), artinya kedua orang tua (bapak dan ibu) meninggal. Terhadap harta warisan tersebut merupakan hak seluruh ahli waris. Berkenaan dengan pembagian jika itu belum dilakukan pembagian waris :
Jika mengacu pada prinsip pembagian waris menurut Hukum Perdata Hukum Waris diatur dalam Buku II KUHPerdata. Pasal yang mengatur tentang waris terdiri dari 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUHPerdata. Disamping itu waris juga diatur pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal;
Terdapat tiga unsur pada warisan:
1. Adanya pewaris;
2. Adanya ahli waris;
3. Harta warisan
Harta warisan adalah berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam Pasal 830 KUHPerdata yang ditentukan sebagai ahli waris adalah:
a. Para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin (Pasal 852 BW)
b. Suami atau istri yang hidup terlama
Berdasarkan penafsiran, ahli waris menurut UU dibagi ke dalam 4 (empat) golongan:
- Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya;
- Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara, dan keturunan saudara;
- Golongan ketiga, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya;
- Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.
Jadi, pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian dalam dilakukan secara seimbang;
Terhadap perbaikan memang suatu hal yang dilematis, karena belum merupakan haknya seorang. Sebaiknya diperbincangkan dengan keluarga dan besaran perbaikannya. Besaran biaya perbaikan ditutup dengan nilai jual dan sisanya yang dibagi bersama di antara ahli waris.
Simak pertanyaan kedua di halaman selanjutnya:
Tonton juga Video: Denny Sumargo Serahkan Semua Harta ke Istri
