Dengan itu, MK dinilai tidak memperlihatkan adanya rasa peka dengan tindakan-tindakan koruptif di Indonesia. MK juga dinilai gagal dalam memahami korupsi sebagai tindakan kejahatan yang luar biasa, yang dimaksud dalam upaya memberi jera pada koruptor.
"Ketidaktegasan itu justru semakin memperlihatkan ketiadaan sense of crisis terhadap kejahatan korupsi di Indonesia. Sebagaimana dipahami, praktik korup masih merajalela dan menjadi sumber utama penghambat kesejahteraan masyarakat," katanya.
"Tidak hanya itu, MK juga gagal dalam memahami pemaknaan korupsi sebagai extraordinary crime yang membutuhkan perlakuan khusus untuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan," sambungnya.
Lebih lanjut, jika putusan tersebut membuat para narapidana mudah mendapatkan remisi, para aktivis menilai MK menyamaratakan semua tindak pidana, korupsi, maupun terorisme. Menurut dia, MK dahulu melakukan pembatasan hak remisi untuk tindak pidana tertentu salah satunya korupsi
"Sehingga, kalau seluruh terpidana, tanpa terkecuali, dapat dengan mudah mendapatkan remisi, bukankah itu merupakan pandangan yang menyamaratakan semua tindak pidana? Padahal putusan-putusan MK terdahulu tegas mengesahkan pembatasan hak untuk menerima remisi bagi pelaku kejahatan-kejahatan khusus seperti korupsi," ujarnya.
MK Nyatakan Koruptor Berhak Dapat Remisi
Sebagaimana diketahui, MK dalam pertimbangannya menyatakan:
"Adanya syarat-syarat tambahan di luar syarat pokok untuk diberikan remisi kepada narapidana, seharusnya lebih tepat dikonstruksikan sebagai bentuk penghargaan (reward) berupa pemberian hak remisi (tambahan) di luar hak hukum yang telah diberikan berdasarkan UU 12/2015," kata hakim konstitusi Suhartoyo membacakan pertimbangan MK dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (30/9).
"Sebab, pada dasarnya, segala fakta dan peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan sesuatu tindak pidana yang disangkakan maupun didakwakan kepada seseorang harus diperiksa di persidangan untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan," kata Suhartoyo.
Termasuk misalnya, kata MK, terdakwa yang dinilai tidak mau mengakui perbuatannya ataupun tidak secara jujur mengakui keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana yang dimaksud, tentu akan menjadi salah satu hal yang memberatkan hukuman pidana. Karena itu, sampai pada titik tersebut, segala kewenangan dari penyidikan, penuntutan, sampai persidangan pengadilan telah berakhir, dan selanjutnya menjadi ruang lingkup sistem pemasyarakatan sehingga hal-hal tersebut kehilangan relevansinya apabila dikaitkan dengan syarat pemberian remisi kepada narapidana.
"Terlebih kewenangan untuk memberikan remisi adalah menjadi otoritas penuh lembaga pemasyarakatan yang dalam tugas dan pembinaan terhadap warga pembinaan yang tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain. Apalagi bentuk campur tangan yang justru akan bertolak belakang dengan semangat pembinaan warga binaan," kata Suhartoyo tegas.
Tetapi MK juga mengingatkan bahwa negara juga berhak membuat rambu-rambu pemberian remisi.
"Meskipun demikian, pemberian hak tersebut tidak lantas menghapuskan kewenangan negara untuk menentukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh warga binaan karena hak tersebut merupakan hak hukum (legal rights) sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.13] di atas," ucap MK.
(maa/dhn)
