Aktivis Tak Sepakat MK Bilang Koruptor Berhak Dapat Remisi, Ini Alasannya

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 06 Okt 2021 10:12 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Mahkamah Konstitusi (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan pernyataan bahwa semua narapidana, termasuk koruptor, berhak mendapatkan remisi sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan. Aktivis antikorupsi yang terdiri atas ICW, Pusako FH Unand, dan Pukat UGM tidak sepakat dan menilai putusan tersebut error in objecto atau kekeliruan terhadap objek sehingga menimbulkan ruang tafsir di tengah masyarakat.

"Maka dari itu, putusan MK tersebut jelas error in objecto karena membahas sesuatu yang bukan objek perkaranya serta majelis hakim konstitusi terlihat memaksakan diri mengeluarkan pendapat sehingga membuka ruang tafsir berbeda di tengah masyarakat," tulisnya dalam keterangan yang diterima detikcom, Rabu (6/10/2021).

Menurutnya, pada putusannya, MK telah menyatakan tak akan ikut campur terkait eksistensi PP 99/2012. Dengan itu, mereka menilai bahwa pemberian remisi melalui PP 99/2012 merupakan kesalahan.

"Pemberian remisi MK dalam putusannya menyatakan tidak hendak ikut campur dalam penentuan pemberian remisi terutama terkait eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (PP 99/2012)," katanya.

"Namun permasalahannya adalah pandangan MK tentang model pemberian remisi harus melalui putusan peradilan. Dari sana, seolah kesan yang timbul, baik pembatasan maupun pemberian remisi melalui PP 99/2012 merupakan suatu kesalahan. Padahal MK sendiri dalam putusan tersebut sudah menyebutkan bahwa wilayah pengujian PP bukan merupakan bagian kewenangannya," tambahnya.

Selanjutnya, MK dinilai tidak tegas dalam melakukan putusan tersebut. Pasalnya, putusan baru ini sempat menjadi banyak komentar serta berbagai alasan.

"Meskipun MK sama sekali tidak membatalkan peraturan-peraturan yang ada terkait remisi, namun putusan ini tidak tegas. Sederhananya, jika memang putusan tersebut tidak bertentangan dengan putusan-putusan MK terdahulu, maka tidak perlu lagi komentar-komentar lain di luar substansi permohonan dengan berbagai alasan," katanya.

"Itu sebabnya komentar MK terkait remisi dan kewenangan hakim untuk menentukannya terkesan tidak tegas dalam melindungi putusan-putusan sebelumnya," tambahnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.