Pengerjaan proyek rumah memiliki banyak tali temali hukum keperdataan. Malah tidak sedikit yang berakhir ke ranah pidana. Salah satunya soal bilyet giro kosong. Apakah hal itu masuk ranah perdata atau pidana?
Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:
Selamat pagi
Pada tahun 2010 saya ada mengerjakan kontruksi bangunan di suatu perumahan dan sudah selesai pekerjaan saya. Dan untuk pembayaran terakhir setelah susah untuk menagih akhirnya saya dikasih Bilyet Giro (BG) mundur sebesar Rp 251.100.000 tertanggal 30 Juni 2011 dan pada saat jatuh tempo tanggal 30 Juni 2011 ternyata BG tersebut tidak ada dananya di bank atau blong.
Akhirnya saya menagih dangan susah payah karena orangnya kabur-kabur & banyak janji-janji palsu terus hingga akhirnya bisa ketemu.
Dibayar 28 Juli 2016 sebesar Rp 25.000.000 (meskipun janjinya Rp 30 juta) dan 10 September 2016 dibayar lagi sebesar Rp 3.000.000. Jadi kekurangan sebesar Rp 223.100.000.
Namun sampai hari ini 28 September 2021 tidak ada pembayaran lagi. Meskipun dia janji akan dikasih salah satu rumah yang nilainya klu diappraisal masih di bawah utang dia ke saya. Namun tetap saja banyak alasan kalau diajak ke notaris dan tidak diberikan sampai sekarang.
Yang ingin saya tanyakan apakah kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum baik pidana maupun perdata, mengingat akses saya sudah diblok sama orang tersebut.
Bagaimana solusi yang tepat menurut hukum
Terima kasih,
H
Untuk menjawab masalah di atas, tim detik's Advocate meminta pendapat hukum dari Slamet Yuono, SH., MH (Partner pada Kantor Hukum 99 & Rekan). Simak halaman selanjutnya untuk membaca jawabannya:
Simak juga Video: Mahfud ke Obligor-Debitur BLBI: Kooperatif, Itu Uang Negara!
