Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan pesan tegas kepada jajarannya agar tidak bermain-main dengan integritas. Burhanuddin meminta jajarannya serius melakukan pengawasan hingga penegakan disiplin bagi jajarannya.
"Jangan pernah main-main dengan integritas! Saya harapkan Kejaksaan yang kita cintai ini diisi dengan orang-orang yang berintegritas," kata Burhanuddin, melalui keterangan tertulis yang disampaikan Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Selasa (5/10/2021).
Burhanuddin mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan RI 2020 lalu, yang menyampaikan bahwa Kejaksaan adalah wajah penegakan hukum Indonesia. Setiap tingkah laku dan sepak terjang jaksa dalam penegakan hukum akan menjadi tolok ukur wajah di mata dunia.
"Kepercayaan yang diberikan Presiden kepada kita ini, harus kita pertahankan dan jawab dengan integritas. Oleh karena itu, penguatan terhadap pengawasan dan penegakan disiplin internal dalam tubuh Kejaksaan adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi," ujar Burhanuddin.
Hal itu disampaikan Jaksa Agung Burhanuddin saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pengawasan Kejaksaan RI Tahun 2021 secara virtual. Dalam sambutannya, Burhanuddin berharap upaya yang dilakukannya dapat meningkatkan kinerja Kejaksaan sebagai upaya memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan publik (public trust).
Burhanuddin menyebut pelaksanaan Rakernis Pengawasan juga sejalan dengan fungsi penanggung jawab kontrol dan monitor terhadap jajaran di semua bidang kejaksaan.
"Saya berharap pelaksanaan tugas pengawasan dipastikan bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Saya yakin jika semua instrumen pengawasan bisa digerakkan secara efektif, maka insyaallah kinerja organisasi kita akan berjalan sesuai harapan kita semua," kata Burhanuddin.
Jangan 'Cari Untung' dari Kebijakan Penghentian Penuntutan
Selain itu, Burhanuddin meminta jajarannya menerapkan dengan adil kebijakan penghentian penuntutan. Dia menyadari kebijakan penghentian penuntutan rawan disalahgunakan.
"Salah satu kebijakan institusi yang rawan disalahgunakan adalah pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Tolong jaga dan terapkan keadilan restoratif ini secara sungguh-sungguh sesuai dengan maksud dan tujuannya," kata Burhanuddin.
Burhanuddin menyebut kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan terobosan hukum Kejaksaan yang diakui dan diapresiasi masyarakat. Penerapan keadilan restoratif itu, kata Burhanuddin, merupakan upaya kejaksaan dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan dari masyarakat kecil.
"Oleh karena itu, jangan cederai dan khianati kebijakan itu. Jangan coba-coba mengambil keuntungan finansial dari kebijakan keadilan restoratif," tegasnya.
Lihat juga video 'Jaksa Agung Kenang Sosok Sabam Sirait: Teladan Bagi Generasi Muda':
Baca selengkapnya di halaman berikutnya.
