Koalisi Masyarakat Kritik KPI Tak Siap Tangani Kasus Pelecehan Pegawai

Karin Nur Secha - detikNews
Selasa, 05 Okt 2021 19:47 WIB
Koalisi Masyarakat Kritik Cara KPI Tangani Pelecehan Pegawai
Koalisi Masyarakat Sambangi KPI soal Pelecehan Pegawai (Karin Nur Secha/detikcom)
Jakarta -

Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual dalam Lembaga Negara mengkritik KPI dalam penanganan kasus MS yang hingga kini tak kunjung usai. Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Mike Ferawati menilai KPI tidak siap menangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap MS.

"Mereka mengakui tidak siap dengan bagaimana dengan proses-proses yang harus dilakukan," ujar Mike kepada wartawan di Kantor KPI, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2021).

Mike mengatakan, dalam pertemuan bersama Komisioner KPI tadi, pihak KPI meminta masyarakat terus mengawal kasus ini. Kemudian, dia juga menilai, dengan tidak adanya rehabilitasi secara adil antara pelaku dan MS ini, berarti KPI tidak siap menghadapi kasus ini.

"Betul KPI tidak siap menghadapi kasus ini. Jadi saat kasus pertama mencuat dan besar sehingga mereka juga belum pernah melakukan sebelumnya ya kasus seperti ini. Sehingga mereka merasa dalam proses hukum belum punya pandangan tidak punya acuan," katanya.

Dia juga sempat menyinggung soal pertemuan MS dengan pelaku yang difasilitasi oleh KPI beberapa waktu lalu. Mike menilai situasi tersebut merupakan salah satu bentuk ketidaksiapan mereka dalam menangani kasus ini.

"Bahwa selama ini kan kami memproses korban kekerasan seksual jangan sampai mempertemukan dengan pelaku karena itu semakin membuat korban terpuruk semakin down," jelas Mike.

"Karena berhadapan langsung dengan pelakunya. Nah ini dipertemukan sehingga proses-proses itu semakin terhambat dan korban juga semakin merasa tidak ada dukungan, tidak ada bantuan dan itu semakin membuat trauma semakin meningkat dan juga merasa ketakutan ya," sambungnya.

Selanjutnya, Mike juga meminta penting sekali bagi KPI untuk membuat regulasi dalam penanganan kasus seperti ini. Sebab, jika nantinya kasus tersebut muncul lagi, pihak KPI memiliki kebijakan-kebijakan untuk memproses kasus ini.

"Besok-besok kalau ada kasus lagi mereka punya pijakan, mereka punya aturan regulasi internal yang juga bisa membantu, memandu mereka memproses kasus-kasus kekerasan di tempat kerja," kata Mike.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.