.webp)
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan maksud dan tujuan Gubernur Anies Baswedan mengirim surat ke pendiri Bloomberg Philanthropies, Michael R Bloomberg. Gembong menilai Anies tak perlu sampai menyurati Bloomberg.
"Nggak seharusnya, kolaborasi apa yang dimaksudkan itu. Kolaborasi sosialisasi? Kolaborasi kampanye? Loh dia kan punya perangkat untuk melakukan sosialisasi itu, untuk melakukan kampanye itu. Sebetulnya nggak perlu juga," kata Gembong kepada wartawan, Senin (4/10/2021).
Gembong menilai surat kolaborasi yang dikirim Anies itu tidak wajar. Sebab, lanjut dia, Anies berwenang mengatur kampanye antirokok tanpa perlu berkolaborasi dengan pihak lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gubernur sudah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengatur terhadap penggunaan atau pencegahan terhadap bahaya rokok, ngapain mesti minta kepada orang lain," ujarnya.
"Gubernur diberikan kewenangan untuk mengatur. Kewenangan yang dimiliki Gubernur silakan untuk mengatur kawasan mana yang boleh dan tidak boleh merokok. Itu namanya pembatasan, Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada Gubernur," lanjutnya.
Gembong menyebut Pemprov DKI sudah melakukan sejumlah terobosan dalam mengampanyekan gerakan antirokok. Gembong mengatakan terlalu berlebihan jika Anies sampai bersurat ke pihak lain.
"Terus ngapain sih lebay, lebay banget, terlalu lebay. Sekarang kan tahapan-tahapan pun sudah dilakukan, iklan rokok sudah tidak boleh di jalan protokol kan gitu loh itu sudah berjalan. Iklan rokok nggak boleh di TV, jam sekian yang masih ditonton anak anak misalkan itu, kan sudah suatu terobosan yang dilakukan pemerintah," ucapnya.
Lebih lanjut, Gembong mendesak Pemprov DKI mengklarifikasi kebenaran surat tersebut.
"Ya perlu juga (klarifikasi surat) agar ada kejelasan maksud dan tujuan yang dikirim ke perusahaan apa lembaga itu. Iya soal kolaborasinya kan maksud dan tujuannya apa," imbuhnya.
Sebelumnya, viral di media sosial Twitter surat dari Anies ke pendiri Bloomberg Philanthropies. Surat itu lantas dinarasikan sebagai cara Anies minta jatah kampanye antirokok.
Surat Anies itu diunggah akun @rokok_indonesia, Jumat (4/10) pekan lalu. Ada beberapa cuitan yang diunggah akun tersebut.
Akun @rokok_indonesia menyinggung kenapa Anies diserang soal rokok di medsos Twitter. Saat itu akun tersebut menuding Anies minta jatah kampanye antirokok.
"Kenapa sih pada nyerang Anies Baswedan? Ya karena beliau minta jatah ke Bloomberg Initiative buat kampanye antirokok," tulis akun itu.
Cuitan tersebut disertakan unggahan surat dari Anies ke Bloomberg Initiative, lembaga donor di balik kampanye anti-rokok global. Akun itu menyebut lembaga itu didirikan miliarder Amerika Serikat (AS) Michael Bloomberg dan yang mana telah menggelontorkan uang hampir USD 1 miliar demi kampanye antirokok di seluruh dunia.
"Inisiasi bertukar surat dengan komitmen melarang rokok di daerah kekuasaannya ini ya bisa jadi alat tukar politik. Ingat bentar lagi 2024, waktunya cari dana bos," cuit akun @rokok_indonesia.
"Tipikal elit politik macam begini, saran kami, menjadi pihak yang tak layak dipilih. Baru jadi gabener aja udah cari donoran dari pihak asing. Alat barternya, ya nasib jutaan rakyat Indonesia yang hidup dari kretek ini," lanjut cuitan itu.
Dilihat Senin (4/10/2021), melalui surat itu, Anies bicara bagaimana Jakarta melindungi warga dari rokok. Anies menyebut Jakarta melarang iklan dan pajangan tembakau di dalam dan luar ruangan di tempat penjualan.
Gerindra: Surat Anies Dipelintir
Gerindra turut membela Anies. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif menilai surat Anies dipelintir.
"Terlalu naiflah tuduhan itu. Apakah isinya permintaan dana? Bukankah itu ajakan kolaborasi? Dalam politik, pelintiran sangat maklum," kata Syarif kepada wartawan, Senin (4/10/2021).
Syarif menuturkan dalam dunia maya harus ada validasi. Termasuk isi dan tujuan surat dari Anies. Berdasarkan unggahan akun @rokok_indonesia, surat Anies itu dibuat pada Juli 2019.
"Dalam jagat dunia maya kita harus hati hati. Dalam perspektif politik soal ini tentu akan menjadi 'santapan' pihak yang tidak suka," kata Syarif.
