Kritik Anies, PDIP Minta Pemprov Jelaskan soal Surat ke Bloomberg

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Senin, 04 Okt 2021 19:07 WIB
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono.
Foto: Dok. istimewa

Akun @rokok_indonesia menyinggung kenapa Anies diserang soal rokok di medsos Twitter. Saat itu akun tersebut menuding Anies minta jatah kampanye antirokok.

"Kenapa sih pada nyerang Anies Baswedan? Ya karena beliau minta jatah ke Bloomberg Initiative buat kampanye antirokok," tulis akun itu.

Cuitan tersebut disertakan unggahan surat dari Anies ke Bloomberg Initiative, lembaga donor di balik kampanye anti-rokok global. Akun itu menyebut lembaga itu didirikan miliarder Amerika Serikat (AS) Michael Bloomberg dan yang mana telah menggelontorkan uang hampir USD 1 miliar demi kampanye antirokok di seluruh dunia.

"Inisiasi bertukar surat dengan komitmen melarang rokok di daerah kekuasaannya ini ya bisa jadi alat tukar politik. Ingat bentar lagi 2024, waktunya cari dana bos," cuit akun @rokok_indonesia.

"Tipikal elit politik macam begini, saran kami, menjadi pihak yang tak layak dipilih. Baru jadi gabener aja udah cari donoran dari pihak asing. Alat barternya, ya nasib jutaan rakyat Indonesia yang hidup dari kretek ini," lanjut cuitan itu.

Dilihat Senin (4/10/2021), melalui surat itu, Anies bicara bagaimana Jakarta melindungi warga dari rokok. Anies menyebut Jakarta melarang iklan dan pajangan tembakau di dalam dan luar ruangan di tempat penjualan.

Gerindra: Surat Anies Dipelintir

Gerindra turut membela Anies. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif menilai surat Anies dipelintir.

"Terlalu naiflah tuduhan itu. Apakah isinya permintaan dana? Bukankah itu ajakan kolaborasi? Dalam politik, pelintiran sangat maklum," kata Syarif kepada wartawan, Senin (4/10/2021).

Syarif menuturkan dalam dunia maya harus ada validasi. Termasuk isi dan tujuan surat dari Anies. Berdasarkan unggahan akun @rokok_indonesia, surat Anies itu dibuat pada Juli 2019.

"Dalam jagat dunia maya kita harus hati hati. Dalam perspektif politik soal ini tentu akan menjadi 'santapan' pihak yang tidak suka," kata Syarif.


(idn/idn)