.webp)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) segera mengevaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang sudah berjalan. Sebab, mulai banyak bermunculan klaster Corona yang dipicu PTM.
"Saya kira sudah waktunya evaluasi menyeluruh dan segera. Kita lihat klaster penyebaran Corona yang diduga dipicu PTM di sekolah mulai bermunculan, termasuk kedisiplinan seluruh pihak yang terlibat dalam PTM terbatas dalam menerapkan protokol kesehatan," kata Cak Imin dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/10/2021).
Di sisi lain, Cak Imin meminta adanya pemetaan epidemiologi yang tepat untuk menentukan sekolah mana saja yang layak diberlakukan PTM terbatas. Ditambah perencanaan dan peraturan terpusat mengenai tata kelola dan pemberlakuan PTM terbatas di sekolah-sekolah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cak Imin juga mendorong pemerintah menjelaskan jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan selama melakukan PTM terbatas. Mengingat saat ini belum semua kelompok umur yang mengikuti PTM terbatas bisa mendapatkan vaksin COVID-19.
"Kalau hanya dibebankan kepada sekolah tentu saja tidak bisa, justru situasi saat ini perlu kehadiran pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan anak didik, para guru dan tenaga kependidikan," ungkapnya.
Wakil Ketua DPR RI ini juga meminta pemerintah berkomitmen mengawasi secara masif sekolah-sekolah yang diberlakukan PTM. Serta melacak kontak erat secara rutin dan konsisten terhadap peserta didik hingga tenaga kependidikan guna mengukur tingkat penularan pada skala sekolah.
Menurutnya, sekolah-sekolah juga perlu diarahkan untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam menghadapi situasi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Sehingga tidak memaksakan untuk melakukan PTM terbatas apabila belum disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai.
"Semua ini harus dilakukan pemerintah apalagi saat ini sudah ada klaster COVID-19 di sekolah yang memberlakukan PTM terbatas," tuturnya.
(eva/jbr)
