Dugaan Korupsi Pengaspalan Jalan di Simeulue Rp 12,8 M, 6 Orang jadi Tersangka

Agus Setyadi - detikNews
Senin, 04 Okt 2021 16:09 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono/detikcom
Simeulue -

Polda Aceh menetapkan enam orang sebagai tersangka dugaan korupsi pengaspalan jalan di Simeulue dengan anggaran Rp 12,8 miliar. Kerugian negara dalam proyek tersebut Rp 9 miliar.

"Kasus tersebut terjadi pada tahun 2019. Di mana Dinas PUPR Simeulue memiliki pekerjaan berupa pengaspalan jalan Simpang Batu Ragi-jalan arah Simpang Patriot dengan nilai Pagu Rp.12.841.500.000," jelas Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Sony Sanjaya dalam keterangan kepada wartawan, Senin (4/10/2021).

Sony mengatakan proyek tersebut diusut polisi setelah melihat pekerjaan yang dikerjakan PT IMJ tak selesai hingga berakhir masa kontrak 29 Desember 2019. Proses pengerjaan sempat diperpanjang selama 50 hari hingga 17 Februari 2020.

Namun, hingga tenggat waktu yang ditentukan, proses pengerjaan disebut hanya mencapai 65 persen. Sedangkan penarikan uang telah mencapai 95 persen.

"Uang yang ditarik sudah melebihi progres pekerjaan dan hasil pekerjaan di lapangan pun tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan. Namun keseluruhan dokumen pelaksanaan serta pertanggungjawaban dibuat seolah-olah sudah selesai 100 persen," ujar Sony.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan kasus itu dan menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka adalah BF selaku PPK, AS selaku kuasa direktur, IH selaku pengguna anggaran (PA), IS selaku PA, YS selaku pemilik pekerjaan, dan MI selaku PPTK.

Sony menyebutkan penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya mengantongi hasil audit BPKP Perwakilan Aceh dan melakukan gelar perkara. Dalam kasus tersebut, polisi menyita barang bukti berupa dokumen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembayaran.

"Berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh auditor BPKP Perwakilan Aceh, kerugian negara mencapai Rp 9 miliar," ujar Sony.

Para tersangka bakal dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(agse/idn)