Dasar Satpol PP Tutupi Rokok: Perda Jokowi, Pergub Ahok-Djarot, Seruan Anies

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 15 Sep 2021 12:21 WIB
Satpol PP Jakarta Barat tutupi produk rokok di minimarket.
Satpol PP Jakarta Barat tutupi produk rokok di minimarket. (Foto: dok. Satpol PP Jakarta Barat)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat seruan agar produk rokok tidak dipajang di tempat penjualan. Satpol PP DKI sudah bergerak untuk menutupi display rokok di sejumlah minimarket di DKI.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan penutupan produk rokok itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang, serta Seruan Gubernur (Sergub) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok.

"Itu bagian dari upaya sosialisasi sekaligus penegakan hukum. Di mana di dalam aturan yang ada terdapat Perda 9 tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame, kemudian ada Pergub nomor 1 tahun 2015 tentang larangan penyelenggaraan reklame rokok di media luar ruang, kemudian ada Pergub 148 tahun 2017 yang berisi di pasal 45 menyatakan penyelenggara dilarang menyelenggarakan reklame rokok atau zat adiktif baik di ruang indoor maupun outdoor," kata Arifin, kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).

Jika melihat Perda Nomor 9 Tahun 2014, soal larangan reklame larangan rokok termaktub di pasal 12. Perda itu diteken Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI. Berikut isinya:

"Penyelenggara Reklame/Biro Reklame dan pemilik Reklame/produk dilarang menyelenggarakan Reklame rokok dan produk tembakau pada kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur".

Kemudian di Pergub Nomor 1 tahun 2015, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga meneken larangan penyelenggaraan reklame rokok dan produk tembakau pada media luar ruangan. Larangan itu bertujuan melindungi anak dari pengaruh reklame roko.

Adapun Pergub 148 tahun 2017 yang diteken Djarot Saiful Hidayat pada Oktober 4 tahun lalu. Reklame rokok tertulis di pasal 45.

"Menyelenggarakan reklame rokok atau zat adiktif baik di dalam ruangan (indoor) dan di luar ruangan (outdoor), kecuali reklame rokok di dalam ruangan (indoor) pada tempat-tempat hiburan yang menerapkan pembatasan usia 18 tahun ke atas dan pemutaran film di dalam ruangan (indoor) yang tidak memperbolehkan ditonton pada tingkat usia bagi anak-anak," demikian isi Pergub itu.

Dan, dalam Seruan Anies yang diteken pada Juni lalu, Anies melarang memasang reklame rokok atau zat adiktif baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Termasuk memajang kemasan atau bungkus rokok atau zat adiktif di tempat penjualan.

Anies juga menyerukan agar area gedung memastikan tidak ada yang merokok. Termasuk melarang menyediakan asbak dan tempat pembuangan puntung rokok di kawasan larangan merokok.

Atas dasar itu, Satpol PP bergerak untuk menutupi display rokok di minimarket. Satpol juga menerima aduan soal iklan rokok di gerai minimarket.

"Maka kita mengingatkan kepada para pemilik dan pengelola minimarket untuk menutup iklan tayangan rokok tersebut. Jualan rokoknya boleh, nggak apa-apa, tetapi iklan rokoknya tidak. Kenapa kita lakukan itu? Semata-mata kita lakukan adalah memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat khususnya bahaya rokok bagi kesehatan remaja juga anak-anak di bawah umur," ujar Arifin.

Selain minimarket, warung eceran diminta menutupi produk rokok. Seruan Anies ini berlaku di seluruh Jakarta.

Simak juga 'WHO Minta Penggunaan Rokok Elektrik Dibatasi':

[Gambas:Video 20detik]



(idn/tor)