Round-Up

Murka Demokrat Dibalas Kelakar Yusril soal Tarif Pengacara

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 01 Okt 2021 20:11 WIB
Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/pras.
Yusril Ihza Mahendra (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

Polemik Partai Demokrat (PD) dengan Yusril Ihza Mahendra belum selesai. Saling serang kader Demokrat dengan Yusril terkait fee pengacara Rp 100 miliar masih berlanjut.

Kali ini Yusril berkelakar bahwa dia kini dijuluki '7 Million Dollars Lawyer' atau 'Pengacara Rp 100 Miliar'. Kelakar Yusril itu disampaikan setelah kader Demokrat ramai-ramai mengkritik sikap Yusril.

Awalnya, salah satu kader Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengungkapkan duduk perkara fee Rp 100 miliar itu. Herzaky menjelaskan peristiwa itu terjadi seminggu sebelum terbit keputusan Kemenkumham, sekitar pekan ketiga Maret 2021, saat itu ada kader Demokrat yang mengusulkan PD menggandeng Yusril.

Pendekatan Demokrat kepada Yusril pun dilakukan. Namun kerja sama dua pihak itu urung dilakukan karena, menurut pengurus Partai Demokrat yang ditunjuk menemui tim Yusril, harganya tidak masuk akal, mengingat posisi Partai Demokrat kepemimpinan AHY sebagai pihak yang sah.

Seminggu kemudian, Kemenkumham memutuskan menolak mengesahkan kepengurusan hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko. Hal itu meyakinkan Partai Demokrat kepemimpinan AHY berada di pihak yang sah secara hukum dan diakui pemerintah.

Kemudian, pada Juni 2021, Partai Demokrat mendapat informasi bahwa ada rencana judicial review dari kubu Moeldoko. Moeldoko disebut juga sempat memimpin rapat bersama timnya terkait gugatan di PTUN, bertempat di kediamannya di kompleks mewah Jalan Kencana Indah, Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Rencana judicial review itu, menurut Herzaky, dimatangkan pada awal Agustus melalui pertemuan di rumah Moeldoko, Jalan Lembang Menteng. Menurut Herzaky, rumah Moeldoko sering dijadikan tempat pertemuan kelompok KLB.

Rapat awal Agustus di rumah Moeldoko itu disebut dihadiri oleh Jhoni Allen Marbun dan Marzuki Ali. Rapat itu, kata Herzaky, diawali dengan sambungan daring Moeldoko dengan Yusril. Baru kemudian dilakukan rapat bersama tim Yusril terkait teknis pelaksanaannya.

Karena itu, Demokrat kecewa terhadap Yusril karena memilih berpihak ke Moeldoko. Demokrat menyebut Yusril membela Moeldoko demi rupiah.

"Nah, ini yang jadi persoalan. Namanya juga ditunjuk sebagai pengacara, ya pasti ada rupiahnya. Ada kontraknya. Kok sekarang Pak Yusril berkoar-koar soal demi demokrasi. Ini yang bikin kader Demokrat marah. Sudahlah, Bung Yusril, akui saja pembelaan terhadap KSP Moeldoko ini demi rupiah, bukan demi demokrasi, maka itu akan lebih masuk akal dan diterima oleh kita semua," tegas Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky dalam keterangannya, Jumat (1/10).

Terkait judicial review yang diajukan kubu Moeldoko, Herzaky menegaskan Demokrat siap menghadapi itu. Dia yakin PD di atas kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menang.

"Jadi, dengan izin Allah, kami akan hadapi proses hukum ini. Insyaallah, kami akan memenangkannya," tutur Herzaky.

Lihat Video: Murka Demokrat Kala Yusril 'Nimbrung' Kubu Moeldoko

[Gambas:Video 20detik]