.webp)
Sudirman Said menyinggung soal tingkat kepercayaan publik kepada KPK. Menurut Sudirman Said, penurunan kepercayaan publik terhadap KPK mempengaruhi upaya pemerintah mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
Topik kepercayaan publik terhadap lembaga negara itu dibahas Sudirman Said saat menjadi pembicara, dalam peluncuran buku berjudul 'Analisis Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2021' dan 'Ekonomi Karakter Pendek', Jumat (1/10/2021), yang digelar virtual. Penulis dua buku tersebut adalah Awalil Rizky.
"Kita juga saksikan bagaimana penurunan kredibilitas, trust publik kepada lembaga-lembaga kenegaraan, kepada KPK, parlemen, DPR, MK," kata Sudirman Said.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Sudirman Said menyampaikan bahwa terdapat 40% masyarakat Indonesia masuk kategori ekonomi bawah. Dia menekankan kelompok warga tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
"(Sebesar) 40 persen warga Indonesia paling bawah. APBN naik berlipat-lipat. Apa kabar dengan kemiskinan?" ucap Sudirman Said.
"Penduduk masuk miskin, rentan miskin itu jumlah 92 juta. Memang ada 170 puluhan juta yang dientaskan. Tapi, apakah sudah maksimal (mengatasi) dari 40 persen? Itu pertanyaan mendasar, dan pertanyaan soal desain ekonomi, desentralisasi, dan perhatian kepada orang paling bawah," imbuhnya.
Bagi Sudirman Said, salah satu peristiwa yang salah saat ini adalah pemecatan 57 pegawai KPK karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Padahal, pegawai tersebut merupakan ujung tombak untuk pemberantasan korupsi di Tanah Air.
"Orang-orang itu sedang giat berantas korupsi, yang sebabkan 40 persen warga kita belum mentas (menjadi masyarakat mapan). Tapi dipaksa berhenti dan jadilah memprihatinkan," sesal Sudirman Said.
Sementara itu, Awalil Rizky, dalam bukunya, memberi kritik terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Dia menyebut ada masalah struktur ekonomi di Indonesia yang membuat ekonomi Indonesia stuck, meski tidak menjelaskan secara rinci soal tersebut.
"Bukan karena pegawai kurang rajin, atau sistem pajak salah. Itu justru yang terjadi adalah perwujudan struktur ekonomi," katanya.
Dia berharap dua buku tersebut dibaca oleh orang yang sedang mempelajari ekonomi. Awalil tidak banyak berharap bukunya dibaca pemegang kepentingan.
"Belakang ini, yang paling diharapkan adalah pembelajar ekonomi yang belajar sekarang," ucap Awalil.
"Nanti dari pembelajar itu akan ada yang jadi pemerintah," imbuhnya.
Sebelumnya, lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan, salah satunya KPK. Hasil survei Indikator, kepercayaan publik terhadap KPK menurun.
"Ada penurunan tingkat trust terhadap KPK dan menurut saya ini penting untuk disuarakan oleh element civil society, biasanya KPK kalau nggak nomor 2, nomor 1, mungkin hanya kalah dengan TNI biasanya, tapi sekarang sudah melorot ke peringkat 4 dilihat dari tingkat trust publik terhadap KPK. Sudah kesalip sama polisi," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu (26/9/2021).
Dalam rilis Indikator, responden diminta menyebutkan tingkat kepercayaan ke masing-masing lembaga. Hasilnya, TNI jadi lembaga teratas yang dipercaya publik.
"TNI paling dipercaya, kemudian Presiden, Polri, KPK, Kejaksaan, MPR, DPD, DPR, dan partai politik," demikian hasil survei Indikator itu.
