HUT DPD, LaNyalla Bicara Amandemen Konstitusi Harus Sejahterakan Daerah

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bicara soal amandemen konstitusi dalam peringatan HUT ke-17 DPD RI. Ia menegaskan langkah besar tersebut harus bisa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat daerah.

"Wacana Amandemen Konstitusi harus menjadi sebuah roadmap untuk memberi ruang bagi negara dan pemerintah agar mampu memperkuat kedaulatan bangsa, dengan tujuan utama mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia'," kata LaNyalla dalam sambutannya di puncak peringatan HUT DPD RI ke-17 yang berlangsung di Gedung Parlemen Jakarta, Jumat (1/10/2021)

Menurut LaNyalla, hingga saat ini sila pamungkas dari Pancasila itu masih belum mampu diwujudkan. Ia memandang masih banyak daerah yang berjibaku dengan kemiskinan, indeks fiskalnya jauh dari kata mandiri dan masih banyak lagi permasalahan yang jika diurai satu per satu muaranya pada persoalan keadilan sosial.

"Persoalan Keadilan Sosial tentu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan karitatif. Tetapi harus dilakukan dengan pendekatan yang fundamental dan yang menyentuh akar persoalan. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan pembenahan di hulu bukan di hilir," sebut LaNyalla.

LaNyalla menyatakan dalam memandang rencana amandemen konstitusi, DPD RI mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Termasuk di dalamnya kepentingan daerah, sebagai bagian dari tugas dan peran DPD RI sebagai wakil daerah.

"Untuk menuju ke sana, kita semua mutlak meletakkan kepentingan politik praktis, dengan mengedepankan nilai dan spirit negarawan sejati. Sehingga kita berada dalam satu ikatan suasana kebatinan yang sama dengan para pendiri bangsa saat merumuskan tujuan lahirnya bangsa ini," urai LaNyalla.

Amandemen konstitusi, lanjut LaNyalla, juga harus memberi ruang penguatan peran kelembagaan DPD RI sebagai wakil daerah. Sebab, tanpa penguatan kelembagaan, akan sulit bagi DPD RI melakukan mekanisme double check atas rencana kebijakan nasional serta membuat DPD RI kesulitan mempercepat agregasi kepentingan daerah, dalam konteks hubungan antara pusat dan daerah.

"Di Hari Ulang Tahun yang ke-17 ini kami berharap doa dari seluruh rakyat Indonesia, agar kami di DPD RI, khususnya para anggota DPD RI dapat berbuat lebih maksimal di daerah masing-masing, sebagai wakil daerah. Kami juga mengharap restu dan dukungan dari semua pihak, khususnya Presiden Republik Indonesia, agar penguatan kelembagaan DPD RI dapat segera terwujud, demi masa depan Indonesia yang lebih baik," tutur LaNyalla.

Dalam pidatonya, LaNyalla juga memberi apresiasi kepada konsep pembangunan Indonesia Sentris yang digagas Presiden Joko Widodo. Ia menilai konsep membangun Indonesia dari daerah atau dari pinggiran secara merata memang sebuah jawaban yang fundamental.

Apresiasi juga diberikan pada konsep kerjasama bagi hasil migas yang digagas Presiden Jokowi dengan mengalihkan pola cost recovery menjadi gross split dan rencana memberikan hak pengelolaan Blok Wabu yang memiliki kandungan emas sangat besar kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"DPD sepakat bahwa semua potensi negeri yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote harus dijaga dan kelola dengan benar. Harus kita pastikan bersama bahwa potensi tersebut dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ungkap LaNyalla.