56 Pegawai KPK Dipecat, Sejumlah Aktivis di Makassar Gelar Aksi Tolak Bala

Reinhard Soplantila - detikNews
Jumat, 01 Okt 2021 04:48 WIB
Sejumlah aktivis di Makassar gelar aksi tolak bala
Sejumlah aktivis di Makassar gelar aksi tolak bala (Foto: Reinhard Soplantila/detikcom)
Makassar -

Sejumlah aktivis di kota Makassar, Sulawesi Selatan, menggelar aksi tolak bala menolak pemecatan 56 pegawai KPK. Aksi tersebut digelar dengan cara membuat ritual, sebagai simbol menghilangkan bencana yang terjadi di KPK.

"Secara konsep bahwa tolak bala yang dilakukan oleh masyarakat Sulsel terkait bencana yang terjadi di KPK, seperti bahwa bencana ini supaya segera hilang bencana pemberantasan korupsi agar pegawai KPK yang dipecat kembali bekerja di KPK," kata peserta aksi, Andi Haerul Karim, Kamis (30/9/2021) malam.

Aksi ini digelar dengan para peserta duduk di jalanan kemudian terdapat bakar lilin beserta sesajen yang dilakukan di depan kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jalan Nikel , Makassar, pada Kamis (30/9) malam.

Selain itu, ada juga pelukis yang menggambar sketsa sebagai bentuk protes dan kritikan kepada Presiden Joko Widodo, yang dianggap belum mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Sementara itu, secara satu persatu para peserta aksi menyampaikan orasi ilmiahnya. Puluhan pegawai KPK yang dipecat ini dianggap layak untuk dipertahankan pasalnya mereka orang yang memiliki integritas dan semangat bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Karena kita menganggap pegawai yang dipecat ini pegawai-pegawai yang berintegritas, punya semangat untuk memajukan Indonesia dari pemberantasan korupsi," ungkap Andi Haerul.

Para peserta aksi meminta kebijakan dari Presiden Joko Widodo, untuk mengambil langkah tegas. Langkah tegas yang dimaksud yakni mengembalikan 57 orang yang dipecat itu ke KPK.

"Nah siapa yang punya kewenangan untuk mengakhiri polemik itu ?. Polemik yang kita bicarakan dari tadi polemik yang harusnya selesai, dialah Presiden Jokowi. Sekarang mandat pemberantasan korupsi harapan masyarakat agar pemberantasan korupsi berjalan lancar KPK bisa kembali pegawainya seperti sebelumnya itu ada di Jokowi," jelas Andi Haerul.

"Alasan-alasan semua itu sudah banyak sekali tadi sudah sempat saya sebutkan dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Ombudsman dan Komnas HAM," sambungnya.

(eva/eva)