DPD RI Bahas soal Keamanan Wilayah Perbatasan dengan Pemprov Kepri

DPD RI Bahas soal Keamanan Wilayah Perbatasan dengan Pemprov Kepri

Khoirul Anam - detikNews
Kamis, 30 Sep 2021 22:18 WIB
DPD RI
Foto: dok. DPD RI
Jakarta -

DPD RI mengadakan pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kepri. Dalam pertemuan tersebut, Ansar memaparkan potensi, harapan, dan aspirasi pemerintah dan masyarakat Kepri. Ia juga menyampaikan isu tentang pentingnya menjaga, mengamankan, serta mempertahankan teritorial di wilayah.

"Berkaca dari kasus Sipadan-Ligitan, saya bertekad agar peristiwa serupa tidak terulang lagi, Kepri ini adalah provinsi dengan 2.408 pulau, 96 persennya adalah wilayah laut yang rawan diklaim oleh negara lain yang berbatasan dengan kita. Saya harap DPD dapat mengawal kepentingan kita karena ini sangat penting bagi pertahanan nasional kita," kata Ansar dalam keterangan tertulis, Kamis (30/9/2021).

Dalam kesempatan yang berlangsung Rabu (29/9) tersebut, Wakil Ketua DPD Mahyudin menyambut antusiasme Pemprov Kepri mengenai isu-isu territorial. Salah satunya adalah tentang kawasan Singakarsa yang rawan diambil negara lain. Ia mengatakan sinergitas antara pemerintah daerah dengan DPD mutlak diperlukan sehingga Indonesia bisa lebih menyadari pentingnya wilayah-wilayah perbatasan seperti Kepri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami akan perjuangkan agar kawasan Singakarsa ini segera dibenahi bukan hanya secara legal formal, tapi tindakan nyata untuk membangun, entah itu tower atau mercusuar sehingga wilayah itu tidak diserobot oleh negara lain," ungkap Mahyudin.

Diketahui, Kepri dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, seperti bauksit, timah, dan potensi kekayaan laut.

ADVERTISEMENT

Dalam pertemuan itu, Mahyudin juga membahas kesepahaman semua pihak untuk memperkuat fungsi dan wewenang DPD ke depan jika memang akan ada amendemen terhadap konstitusi. Sehingga kata dia, DPD tidak lagi terkesan menjadi lembaga subordinat di parlemen yang hanya bisa mengusulkan RUU tanpa kewenangan memutuskan.

Ia menegaskan, sinergitas untuk penguatan mutlak diperlukan untuk memperjuangkan aspirasi daerah-daerah seperti Kepri ini.

"Kita punya misi yang sama, perjuangan yang sama, dan sama-sama mengangkat kepentingan rakyat dan pemerintah daerah. Sinergi kita akan menjadi kekuatan luar biasa, apalagi bagi daerah dengan potensi SDA dan kelautan berlimpah seperti Kepri, mutlak diperlukan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI," ujar Politisi asal Kalimantan Timur ini.

Sebagai informasi, Mahyudin didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD Yustina Ismiati, Wakil Ketua PURT DPD Hasan Basri, Wakil Ketua Komite I DPD Fernando Sinaga, dan Anggota DPD asal Maluku Utara Namto Roba.

Selain itu, pertemuan juga dihadiri oleh Pj Sekdaprov Kepri Ir Lamidi MM, Staf Khusus Gub Kepri Sarafudin Aluan, Karo Humas, Protokol, dan Hubungan Provinsi Kepri Hasan, serta Kadis PUPR Provinsi Kepri Ir Abu Bakar.

(prf/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads