AH Nasution adalah seorang Jenderal TNI Angkatan Darat dan pahlawan nasional yang namanya terus dikenang oleh masyarakat Indonesia. Ia juga salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S).
Semasa hidupnya, AH Nasution banyak memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia ataupun bagi institusi militer
Lantas, bagaimana profil lengkap dirinya? Apa saja daftar penghargaan yang diterimanya? Berikut ini ulasannya seperti dikutip dari situs Pusat Sejarah TNI.
AH Nasution: Profil Lengkap
Dikutip dari laman situs resmi Pusat Sejarah TNI, AH Nasution memiliki nama lengkap Abdul Haris Nasution. Ia lahir di Huta Pungkut, Kecamatan Kotanopan, Tapanuli Selatan, pada 3 Desember 1918. Ia anak kedua dari pasangan H Abdul Halim Nasution dan Zahara Lubis.
Pada 1932, Nasution menyelesaikan studinya di Hollandsche Inlandsche School (HIS), Kotanopan, dan melanjutkan studinya di Sekolah Raja Hoofden School atau sekolah pamong praja di Bukit Tinggi. Kemudian, pada 1935, Nasution melanjutkan pendidikannya di Hollandsche lnlandsche Kweekschool (HIK), yaitu Sekolah Guru Menengah di Bandung. Selanjutnya, ia mengikuti ujian Algemene Middelbaare School B (AMS) di Jakarta, dan pada 1938 ia mendapat dua ijazah sekaligus.
Setelah menyelesaikan studinya, Nasution kemudian menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Namun ternyata profesi guru kurang cocok untuknya. Akhirnya ia mulai tertarik di bidang militer dan mengikuti pendidikan Corps Opleiding Reserve Officieren (CORO) KNIL atau Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung pada 1940-1942.
AH Nasution: Riwayat Kepangkatan dan Jabatan
1942-1949
Setelah studi militernya selesai, Nasution diangkat menjadi vaandrig atau pembantu letnan calon perwira dan ditempatkan di Batalion 3 Surabaya, tepatnya di Kebalen. Saat terjadi Perang Dunia II, Batalion 3 ditugasi untuk mempertahankan pelabuhan Tanjung Perak.
Ketika tentara Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Nasution kembali ke Bandung. Sepanjang penjajahan Jepang, ia menjabat pegawai Kotapraja di Bandung, dan menjadi pimpinan organisasi Seinendan hingga Jepang menyerah kepada Sekutu. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, AH Nasution aktif dalam kepemimpinan pemuda dan menjadi penasehat Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Bandung.
Pada 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk, dan AH Nasution memulai dengan pangkat dan jabatan yang tinggi di sini. Sejak 1945-1948, Nasution berpangkat kolonel dan menjabat Kepala Staf Komandemen TKR I/Jawa Barat. Sebagai Kepala Staf Komandemen Nasution bertugas menyusun organisasi dan administrasi.
Lebih lanjut, pada 1948, AH Nasution diangkat menjadi Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), pangkatnya naik menjadi jenderal mayor dan menjabat Panglima Divisi III/TKR Priangan, yang kemudian menjadi Divisi I/Siliwangi. Namun, akibat pelaksanaan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) pada 1948, pangkatnya diturunkan menjadi kolonel dan menjabat sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Tentara (MBT).
Selain itu, AH Nasution bertugas sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD). Setelah Perang Kemerdekaan berakhir pada 10 Desember 1949, Nasution diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dengan berpangkat kolonel.
1952-1962
Selanjutnya, pada 17 Oktober 1952, terjadi sebuah demonstrasi massa yang menuntut pembubaran DPR di Jakarta, kejadian itu dikenal dengan Peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini terjadi karena perbedaan pendapat antara Angkatan Darat dan DPR. DPR dianggap terlalu jauh mencampuri masalah internal Angkatan Darat. Akibat peristiwa itu, AH Nasution dan sejumlah perwira lain dibebaskan dari jabatannya. Selama tidak mempunyai jabatan, ia aktif menulis buku dan membentuk partai politik Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Anggota IPKI mayoritas adalah perwira yang dibebaskan dari masa jabatannya akibat Peristiwa 17 Oktober 1952.
Setelah rekonsiliasi antarperwira yang pro dan kontra terhadap Peristiwa 17 Oktober 1952, Nasution dicalonkan lagi menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Pada 7 November 1955, Nasution dilantik lagi sebagai KSAD, dan pangkatnya naik menjadi jenderal mayor.
Saat diberitakan bahwa negara dalam keadaan bahaya lewat Undang-Undang Keadaan Bahaya (UUKB) pada Juli 1957, Nasution juga diangkat menjadi Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf Angkatan Perang (GKS). Ia juga menjabat Penguasa Perang Pusat (Peperpu) dan diangkat menjadi anggota ex-officio Dewan Nasional dan anggota Panitia Tujuh dalam rangka penyelesaian masalah di daerah.
Setelah reorganisasi Angkatan Darat pada 1958, Nasution diangkat menjadi Menteri Keamanan Nasional/KSAD dan berpangkat letnan jenderal hingga Indonesia kembali ke UUD 1945 dan lahirnya Demokrasi Terpimpin. Periode Demokrasi Terpimpin tahun 1962, Nasution diangkat menjadi Menteri Koordinator (Menko) Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata dengan pangkat jenderal penuh (bintang empat). Hingga akhirnya, pada awal Orde Baru, Nasution dipilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).
AH Nasution: Menghadapi Serangan PKI
Langkah AH Nasution dalam menghadapi serangan PKI di bidang politik adalah mendirikan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), yang terdiri atas Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI), Koperasi Gotong Royong (Kosgoro), dan Musyawarah Kerukunan Gotong Royong (MKGR).
Sementara itu, sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar Front Nasional (PBFN), Nasution juga menyetujui pengubahan ide pembentukan satu organisasi tunggal Musyawarah Kekaryaan Indonesia (MKI) menjadi satu forum koordinasi bernama Musyawarah Kerja Karyawan Indonesia (MKKI).
