Ombudsman Periksa Kakanwil Kemenkumham soal Penganiayaan Napi di Sumut

Datuk Haris Molana - detikNews
Kamis, 30 Sep 2021 15:27 WIB
Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar (Datuk-detikcom)
Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar (Datuk/detikcom)
Jakarta -

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) memeriksa Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut Imam Suyudi terkait dugaan penganiayaan salah satu narapidana di Lapas Tanjung Gusta, Medan. Apa hasilnya?

"Tentu ini sudah bertingkat, mulai dari kepala pengamanan, Kalapas, Kadiv Pas, sampai Kakanwil. Tentu kita tanyakan sesuai kewenangan atau levelnya. Hari ini kita undang Kakanwil, kita perdalam bagaimana kewenangan dia terkait dengan beberapa kasus terjadi," kata Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar, kepada wartawan di Medan, Kamis (30/9/2021).

Abyadi mengatakan pihaknya mencecar Imam soal proses pengawasan terhadap keberadaan ponsel di lapas. Dia mempertanyakan bagaimana peran pengawasan dari Kanwil Kemenkumham.

"Misalnya, bagaimana Pak Kanwil, kewenangan Kanwil melakukan proses pengawasan dalam hal mengontrol terhadap bebasnya HP. Kemudian, tindakan-tindakan terhadap warga binaan yang dilakukan oleh para sipir yang menganiaya," ucap Abyadi.

Dia mengatakan Kemenkumham Sumut mengaku telah melakukan sejumlah langkah mencegah penggunaan ponsel di lapas. Namun kata Abyadi, penggunaan ponsel oleh napi masih terjadi karena ada sipir yang 'bermain'.

"Pak Kanwil tadi menyebut misalnya mereka sudah melakukan banyak hal untuk mengantisipasi itu. Tapi tetap saja terjadi ada oknum pegawai misalnya, sipir yang mungkin di luar kendali misalnya HP masuk itu bisa saja oknum. Kemudian penganiayaan, ini soal SDM (sumber daya manusia) yang mungkin yang masih kurang," ucap Abyadi.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi, mengatakan dirinya telah menyampaikan klarifikasi permasalahan di Tanjung Gusta kepada Ombudsman. Dia menyerahkan proses selanjutnya kepada Ombudsman.

"Jadi yang ditanyakan oleh Ombudsman bagaimana monitoring dan pengawasan yang dilakukan oleh kantor wilayah, tentunya itu sudah dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dalam rangka memberikan penguatan memberikan instruksi yang dilakukan baik oleh Divisi Pemasyarakatan dan Kadiv PAS kepada satker yang bersangkutan," ujar Imam.