Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menepis tudingan ada lobi politik demi paripurna interpelasi Formula E batal. Riza menegaskan sejak awal Pemprov DKI tak pernah mencampuri urusan interpelasi.
"Nggak ada, kita kan eksekutif itu melaksanakan tugas eksekutif, DPRD melakukan tugas legislatif, kami saling menghormati satu sama lain, tidak ada upaya-upaya mempengaruhi satu sama lain, apalagi mengintervensi," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/9/2021).
Riza memastikan pihaknya menghormati proses interpelasi yang bergulir di DPRD DKI. Dia pun meminta agar hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif tak terpecah karena interpelasi Formula E.
"Kita tentu berharap semua hubungan kita tetap terus baik antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta, terus kita jaga hubungan kita selama ini cukup baik dan harmonis," sambungnya.
Sebagaimana diketahui, rapat paripurna interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Formula E gagal terlaksana karena diboikot 7 fraksi DPRD DKI Jakarta selain PDIP dan PSI. Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad menyebut ke-7 fraksi DPRD DKI Jakarta sudah kenyang ditraktir Anies sehingga bolos rapat.
"Sudah kenyang ditraktir makan Gubernur Anies, sekarang malah bolos rapat, kita ini bukan parlemen tempat makan tapi parlemen sesungguhnya yang bicara di forum terhormat, yakni rapat paripurna DPRD DKI Jakarta," kata Idris Ahmad, kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).
Idris menyayangkan sikap 7 fraksi DPRD DKI Jakarta lainnya yang tidak hadir sehingga rapat paripurna hari ini dibatalkan. Dia menyebut seharusnya 7 fraksi DPRD DKI Jakarta menolak interpelasi secara kesatria di forum rapat paripurna.
"Kalau memang mau menolak interpelasi, tolak saja dengan kesatria di forum rapat. Jangan tolak hanya di media dan di tempat makan di luar sana. Kenapa justru berkoar-koar di luar forum yang sudah ditetapkan? Formula E ini bukan persoalan Gubernur Anies saja tapi persoalan uang rakyat. Rakyat butuh makan bukan balapan," ucap anggota Komisi E ini.
Lebih lanjut, Idris menilai sudah ada lobi politik yang sangat kuat untuk menggagalkan interpelasi. Padahal, dia mengaku hanya ingin mempertanyakan terkait commitment fee yang sudah dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta terkait Formula E.
(idn/idn)
