Arti Kata Interpelasi dan Aturannya, Diajukan di DPRD DKI soal Formula E

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 19:39 WIB
Arti Kata Interpelasi dan Aturannya, Diajukan di DPRD DKI soal Formula E
Arti Kata Interpelasi dan Aturannya, Diajukan di DPRD DKI soal Formula E -- Foto: Suasana rapat paripurna hak interpelasi Formula E (Tiara/detikcom)
Jakarta -

Arti kata interpelasi jadi informasi yang banyak ditanyakan belakangan ini. Hal ini tak lepas dari rapat paripurna interpelasi Formula E yang dilangsungkan di DPRD DKI Jakarta hari ini.

Sidang paripurna terhadap Gubernur Anies Baswedan itu kemudian ditunda lantaran tak mencapai kuorum. Sesuai dalam aturan Undang-undang No 13 Tahun 2019, sidang paripurna terkait interpelasi wajib dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD DKI Jakarta.

Lalu apa arti kata interpelasi yang batal dilangsungkan hari ini? detikcom merangkum sejumlah informasinya berikut ini.

Arti Kata Interpelasi: Menurut KBBI

Arti kata Interpelasi dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam KBBI, interpelasi diartikan sebagai permintaan anggota badan legislatif kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah di bidang tertentu.

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai suatu kebijakan pemerintah daerah. Dalam kasus yang lagi ramai diperbincangkan, yakni terkait formula E.

Arti kata interpelasi: Aturan

Setelah memahami arti kata interpelasi, berikut aturan mengenai interpelasi yang patut diketahui. Berdasarkan aturan, pengajuan interpelasi harus diajukan oleh minimal 15 anggota dan lebih dari satu fraksi. Hal ini tercantum dalam Tata Tertib DPRD DKI Jakarta pasal 12 ayat 2.

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Selanjutnya usul disampaikan kepada pimpinan DPRD. Lalu ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Selain itu, berdasarkan Tata Tertib DPRD DKI Jakarta pasal 12 ayat 4, usul interpelasi harus disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

  • Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan
  • Alasan permintaan keterangan

Pasal selanjutnya mengungkapkan bahwa dalam rapat paripurna, para pengusul interpelasi dapat menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut. Selanjutnya, anggota DPRD lainnya bisa memberikan pandangannya melalui fraksi.

Heboh Interpelasi di DPRD DKI

Berdasarkan arti kata interpelasi, PDIP dan PSI meminta keterangan mengenai kebijakan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini berkaitan soal Formula E.

Dilihat detikcom, anggota dewan yang mendukung interpelasi terdiri dari 25 orang dari Fraksi PDIP dan 8 orang dari Fraksi PSI. Bahkan, kedua fraksi kompak menyetorkan surat interpelasi kepada pimpinan DPRD DKI pada Kamis (26/8).

Sementara itu, 7 fraksi DPRD sepakat untuk menolak usulan interpelasi tersebut. Ketujuh fraksi itu adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.

"Kami tujuh fraksi setara dengan 73 anggota tidak akan ikut interpelasi PSI dan PDIP, yang setara 33 anggota," kata Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Taufik, Jumat (27/8/2021).

Arti kata interpelasi hingga pelaksanaannya terkait formula E dapat dicek di halaman selanjutnya