Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Hendri Yanto Sitorus membuat aturan yang meminta warga menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 atau Corona jika ingin mendapat layanan administrasi kependudukan (adminduk). Ombudsman mengkritik hal tersebut.
Kepala Ombudsman perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, meminta Pemkab Labura tidak gegabah membuat sertifikat vaksin sebagai syarat mendapatkan pelayanan publik seperti berkas adminduk. Menurut Abyadi, banyak faktor yang menyebabkan pelaksanaan vaksin Corona belum bisa dilakukan.
"Ingat, jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah justru semakin menyusahkan masyarakat. Kasihan itu rakyat," kata Abyadi kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).
Abyadi mengatakan pihaknya memahami keinginan Pemkab Labura untuk melindungi warga lewat mempercepat vaksinasi Corona. Namun dia mengingatkan ketersediaan vaksin di Indonesia belum mencukupi untuk kebutuhan seluruh penduduk sehingga tak mungkin dijadikan syarat mengurus dokumen yang wajib dimiliki penduduk.
Dia meminta Pemkab Labura tidak membuat aturan yang malah mempersulit warga. Dia mengatakan warga saat ini sedang dalam kondisi sulit.
"Bisa saja karena alasan kesehatan atau karena alasan lain. Saya kira ini semua harus dipahami. Jadi, kami kira, kurang tepat bila pemerintah, khususnya Pemkab Labura, memberlakukan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Karena menurut kami, kebijakan itu justru semakin menyusahkan warga," ucap Abyadi.
Abyadi menyarankan agar Pemkab Labura meningkatkan sosialisasi pentingnya vaksinasi Corona kepada warga daripada membuat sertifikat vaksin menjadi syarat tambahan mengurus berkas adminduk.
Sebelumnya, Hendri Yanto mewajibkan warga menunjukkan kartu vaksin untuk mendapatkan layanan adminduk. Hal ini diketahui dari surat edaran yang dikeluarkan Hendri Yanto.
Lihat juga video 'Hasil Survei, Vaksin Merah Putih Lebih Dipercaya Daripada Vaksin Nusantara':
