Ombudsman Kritik Bupati Labura soal Sertifikat Vaksin Syarat Layanan Adminduk

Datuk Haris Molana - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 17:38 WIB
Poster
Ilustrasi Vaksin Corona (Edi Wahyono/detikcom)

Dilihat detikcom, Senin (27/9/2021), surat edaran tersebut dibuat pada 23 September 2021 dan ditujukan kepada Kepala Dinas (Kadis) Catatan Sipil, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP), serta para camat dan lurah di Labura.

Surat edaran tersebut bernomor 440/1574/TAPEM/2021 tentang Percepatan Perlaksanaan Vaksinasi COVID-19. Surat tersebut diteken Hendri Yanto Sitorus.

"Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa dalam hal Pemberian Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Perizinan, kepada Masyarakat/Pemohon agar menunjukkan Sertifikat Vaksinasi (minimal Sertifikat Vaksinasi Dosis Pertama)," demikian isi surat tersebut.

"Bagi Masyarakat/Pemohon yang belum memiliki Sertifikat Vaksinasi, selanjutnya diminta kepada Saudara agar menyarankan untuk mengikuti vaksinasi di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) terdekat dari domisili masing-masing," sambung Hendri dalam surat itu.

Sekda Labura Muhammad Suib membenarkan surat yang mengatur sertifikat vaksinasi COVID-19 menjadi syarat untuk mengurus sejumlah dokumen di Labura tersebut. Dia mengatakan surat itu ditujukan untuk melindungi warga.

"Berlaku sejak saat ini mulai dikeluarkannya surat tersebut. Tujuannya untuk melindungi warga di masa pandemi ini," kata Suib ketika dimintai konfirmasi.


(haf/haf)