.webp)
Peternak Alvino Antonio menggugat Menteri Pertanian ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Alvino meminta pemerintah membatasi impor ayam indukan yang membuat peternak Indonesia menjadi merugi.
Sebagaimana dikutip detikcom dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Selasa (28/9/2021), gugatan itu terdaftar dengan nomor 227/G/TF/2021/PTUN.JKT. Berikut yang dituntut Alvino:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa tidak melakukan tindakan untuk memberikan perlindungan kepada petani (peternak)/peternak mandiri termasuk pada Penggugat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
3. Mewajibkan Tergugat melakukan tindakan:
4. Penyediaan sarana dan prasarana produksi peternakan
5. Melakukan tindakan untuk memberikan kepastian usaha kepada peternak melalui memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah dan mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.
6. Melakukan tindakan stabilisasi harga komoditas pertanian;
7. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
8. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, seperti kondisi pandemi saat ini.
9. Asuransi pertanian/peternakan ketika peternak mengalami kerugian akibat harga jual yang rendah
10. Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional melalui pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.
11. Membatasi impor ayam indukan untuk menghindari oversupply LB/ ayam hidup, tindakan pembatasan ini dilakukan untuk menciptakan stabilitas harga komoditas pertanian, terutama menjaga penurunan harga pada saat panen raya sehingga petani/peternak mendapatkan keuntungan.
12. Jaminan pemasaran merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan dapat dilakukan melalui: a. pembelian secara langsung; b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau c. pemberian fasilitas akses pasar.
13. Pembatasan impor ayam indukan/GPS sesuai kebutuhan yang belum tercukupi oleh produksi dalam negeri;
14. Perlakuan yang sama antara peternak mandiri dan intergrator dalam fasilitas kuota impor GPS dan akses pasar;
15. Menerapkan lindung nilai produk pertanian/peternakan, sebagai strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.
16. Mewajibkan Tergugat I dan Turut Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat secara materiil sejumlah Rp 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dan imateriil sejumlah Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono;
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa pekan terakhir, harga telur ayam di berbagai tempat anjlok. Kondisi itu dikeluhkan oleh para peternak. Salah satu peternak di Kabupaten Tasikmalaya yang rela membagikan 2,5 ton telur ayam secara gratis kepada warga. Para peternak mendatangi beberapa lokasi untuk membagikan telur secara gratis. Mulai kawasan perempatan Muktamar Cipasung dan Bojongkoneng. Kedatangan peternak langsung diserbu warga. Warga rela antre demi mendapat satu kilogram telur ayam secara gratis.
"Harga telur hancur per kilo Rp 15 ribu, sementara biaya produksi bisa lebih Rp 19 ribu. Maka kami berinisiatif sedekahkan telur ayam kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai tolak bala wabah di masa pandemi COVID-19. Saya kalau bisnis sama manusia hitungan matematikanya nggak nyampai untuk saat ini. Saya bisnis sama Allah saja dengan berbagi," kata peternak ayam Endang Abdul Malik di lokasi.
(asp/idn)
