Kepercayaan ke DPR Rendah, MKD Ungkit Kasus Anggaran Multivitamin Rp 2 M

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 13:49 WIB
Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman
Foto: Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman (Dok. pribadi)
Jakarta -

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI dan partai politik di Indonesia berdasarkan survei lembaga Indikator lebih rendah dibanding DPD. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menilai kepercayaan publik ke DPR rendah karena produk hukum yang dihasilkan.

"Banyak produk DPR yang baru terasa manfaatnya beberapa lama setelah diputuskan. Contoh konkret adalah persetujuan DPR terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau yang dikenal Perppu COVID-19. Pada awalnya persetujuan tersebut dikecam karena dianggap dapat meloloskan pelaku tindak pidana korupsi dana penanganan COVID-19," kata Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman, kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).

Padahal, menurut Habiburokhman, Perppu COVID-19 lambat laun terbukti bermanfaat. Dengan perppu dimaksud, pemerintah bisa menangani pandemi Corona secara cepat.

"Setelah lebih setahun baru dirasakan bahwa Perppu tersebut sangat efektif untuk mendorong pemerintah melakukan respons yang cepat dalam menangani pandemi, sementara pelaku tindak pidana korupsi dana penanganan COVID tetap bisa diproses hukum, baik di pusat maupun di berbagai daerah," ucap Habiburokhman.

"Dunia internasional saat ini mengakui bahwa penanganan COVID di Indonesia adalah salah satu yang terbaik," lanjutnya.

Habiburokhman juga menyinggung beberapa isu DPR yang sempat ramai, terutama terkait anggaran multivitamin. Pengadaan ini bernilai Rp 2 miliar.

"Banyak pihak yang tanpa konfirmasi terlebih dahulu terlanjur merundung para anggota DPR seolah mengkonsumsi multivitamin dengan uang rakyat. Baru kemudian diketahui ternyata multivitamin itu bukan untuk anggota DPR tetapi untuk pegawai rendahan di lingkungan DPR seperti satpam, petugas kebersihan dan office boy," lanjut Habiburokhman.

Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan DPR lembaga yang tidak pernah mengedepankan pendekatan represif ketika mendapatkan kritikan. Bahkan menurutnya, tidak pernah ada orang yang diproses hukum karena mengkritik DPR.

"Akibatnya masyarakat berani jujur dalam menyampaikan persepsi mereka saat menjadi responden survei. Jadi rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat di dalam survei juga ada makna positifnya," ujarnya.

Habiburokhman berterima kasih kepada survei tersebut. Dia mengatakan hasil survei itu akan menjadi introspeksi dan perbaikan kinerja DPR ke depan.

"Secara umum kami berterima-kasih kepada lembaga survei Indikator yang mengumumkan hasil surveinya kemarin. Informasi bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR yang hanya 50% adalah masukan berharga bagi kami untuk terus melakukan introspeksi dan perbaikan kinerja," tuturnya.

Simak juga video 'Rapur Interpelasi Anies, Tina Toon: Formula E Nggak Bikin Kenyang!':

[Gambas:Video 20detik]



Baca peringkat lembaga paling dipercaya versi survei Indikator di halaman berikutnya.