Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan usul pemerintah agar pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei. Elite PKS yang bertugas di Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menolak usul Mahfud.
"Opsi KPU yang Februari lebih memberi kesempatan bagi penyelenggara untuk bekerja dengan baik," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (29/9/2021).
KPU sudah lebih dulu mengusulkan agar pencoblosan Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari. Pertimbangan KPU, untuk memberikan waktu yang cukup terkait penyelesaian sengketa pemilu.
Kembali ke Mardani. Dia mengatakan pemerintah boleh saja memberikan usulan pelaksanaan pemilu. Namun harus atas persetujuan Komisi II DPR dan penyelenggara pemilu.
"Pemerintah boleh memberi masukan waktu pelaksanaan pemilu, tapi hak menetapkannya secara UU dilakukan oleh KPU. Jadi pemerintah perlu mempertimbangkan pendapat KPU dan tentu DPR, dalam hal ini Komisi II," ujarnya.
Mardani berharap keputusan nantinya akan memunculkan sistem pemilu yang berkualitas baik di pusat dan daerah. Sebab, pemilihan itu akan berkaitan dengan legislatif dan eksekutif yang bekerja untuk rakyat.
"Yang paling utama, pelaksanaan pemilu dan pilkadanya berkualitas, menghasilkan kepala pemerintahan di pusat dan daerah serta perwakilan rakyat yang berkualitas baik di pusat atau pun daerah," ujarnya.
"Karena hakikatnya pemilu dan pilkada adalah memilih eksekutif dan legislatif yang akan bekerja untuk rakyat, dan ini sangat erat kaitannya dengan pengetahuan pemilih terhadap para calonnya," lanjutnya.
Lihat juga video 'Mahfud Md dan Tito Rapat Simulasi Pemilu, Muncul Opsi 24 April 2024':
Baca usulan pemerintah di halaman berikutnya.
