KPK Cecar 5 Pj Kades soal Pemberian Uang di Kasus Bupati Probolinggo

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 12:59 WIB
Ali Fikri
Ali Fikri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK telah memeriksa lima penjabat kepala desa (kades) di Kabupaten Probolinggo sebagai saksi di kasus suap jual-beli jabatan. KPK mendalami para saksi soal pemberian sejumlah uang kepada camat yang kemudian diteruskan kepada Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) melalui suami PTS, Hasan Aminuddin (HA).

"Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain mengenai dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada camat yang terkait dengan perkara ini untuk selanjutnya diserahkan kepada HA sebagai perwakilan dari PTS," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).

Adapun saksi itu di antaranya Pj Kepala Desa Jambangan, Kecamatan Besuk, Sri Sukarsih; Pj Kepala Desa Pakel, Kecamatan Sukapura, Hendrik Wiyoko; Pj Kepala Desa Kedungsupit, Kecamatan Wonomerto, Mohammad Yunus; Pj Kepala Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Sutik Mediantoro; dan Pj Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Paiton, Yono Wiyanto. Mereka diperiksa pada Senin (27/9) di Polresta Probolinggo.

Selain itu, KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda di wilayah Probolinggo, Jawa Timur, pada hari yang sama. Ketiga lokasi itu adalah rumah kediaman pihak terkait yang berada di Kecamatan Kraksaan, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, serta Kantor Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo.

"Dari tiga lokasi dimaksud, ditemukan dan diamankan bukti di antaranya dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara," katanya.

Ali mengatakan bukti-bukti tersebut disita. Selanjutnya akan dimasukkan dalam berkas perkara Puput Tantriana.

"Selanjutnya bukti-bukti ini dilakukan analisa dan segera dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka PTS dkk," ujarnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan 22 orang tersangka, termasuk Puput dan Hasan, sebagai penerima suap. Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan, dan Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton yang juga ikut menerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Lihat juga video 'Pejabat Pemkab Probolinggo Diperiksa KPK hingga 10 Jam':

[Gambas:Video 20detik]