Warga Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, yang membuat aduan ke Komnas HAM bertambah lagi. Hari ini ada sejumlah warga Bojong Koneng yang mengadu ke Komnas HAM terkait dugaan penggusuran oleh Sentul City.
"Di sini kita bersama dengan sekitar 20 warga dari berbagai RT juga beberapa lawyer yang mendampingi kita secara kolektif melaporkan tindakan sewenang-wenang dan minta perlindungan kepada Komnas HAM," kata kuasa hukum perwakilan warga Bojong Koneng, Alghiffari Aqsa, di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/9/2021).
Alghiffari menuturkan kasus sengketa lahan ini bukan hanya persoalan yang dialami oleh Rocky Gerung, tapi juga persoalan warga Bojong Koneng. Dia mengatakan banyak kekerasan dan perampasan hak warga Bojong Koneng yang terjadi di sana.
"Ini bukan hanya kasus Rocky Gerung yang kita laporkan, tapi juga kasus-kasus yang lain. Bahwa ada kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh korporasi yang melanggar HAM, bahwa ada upaya perampasan tanah ataupun land grabbing dari mafia tanah ataupun korporasi besar atau pengembang besar terhadap tanah warga, baik warga yang sudah puluhan tahun yang tinggal di sana ataupun warga yang punya iktikad baik dalam membeli tanah kepada para penggarap ataupun warga yang lain," ujarnya.
Alghiffari menyampaikan pihaknya membawa sejumlah bukti yang akan diserahkan ke Komnas HAM. Bukti tersebut antara lain dokumen berupa surat tanah dan beberapa bukti terjadinya kekerasan. Komnas HAM juga diminta untuk turun langsung melakukan pemantauan.
"Jadi bukti yang kita bawa ke sini ada dokumen terkait tanah, kemudian ada bukti kekerasan juga dan juga ada beberapa dokumen terkait dan surat kepada Komnas HAM untuk meminta perlindungan dan tindakan dari Komnas HAM agar turun ke Bojong Koneng memperhatikan kasus ini, tidak dianggap sebagai kasus individu semata tapi kasus kolektif yang terkait dengan warga desa," tuturnya.
"Ada banyak RT/RW dan ratusan, kemarin kita sudah menyampaikan ada sekitar 6.000 orang yang bisa terdampak dari penggusuran yang akan dilakukan Sentul City," lanjutnya.
Lebih lanjut Alghiffari mengatakan warga Bojong Koneng sudah memiliki surat pernyataan oper alih garapan lahan sebelum sertifikat Hak Guna Bangun (HGB) milik Sentul City keluar. Untuk itu, Warga Bojong Koneng, kata Alghiffari, tidak hanya melaporkan Sentul City tetapi juga pihak-pihak terkait yang menerbitkan HGB Sentul City.
"Mereka ada sebelum HGB itu ada, infrastruktur pemerintahan berjalan di sana, bahkan tanah adat pun tidak bisa disertifikatkan, harus mendapatkan rekomendasi dari korporasi tertentu, itu dari BPN (Badan Pertanahan Negara) begitu. Jadi hak untuk mendapatkan tanah dan kepastian hukum dari masyarakat Bojong Koneng ini tidak diperoleh, inilah yang kami persoalkan melalui Komnas HAM," ujarnya.
"Jadi tidak hanya Sentul City-nya, tapi seluruh instrumen negara yang terkait permasalahan ini kita laporkan kepada Komnas HAM," imbuhnya.
Lihat juga video 'Komentar Amien Rais soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City':
