Menurut Panglima Kostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman, langkah AY Nasution membongkar patung Soeharto, Sarwo Edhie Wibowo, dan AH Nasution juga didasari oleh pertimbangan keagamaan. Bahkan AY Nasution merasa berdosa lantaran telah mendirikan patung-patung itu.
"Kini patung tersebut diambil oleh penggagasnya, Letjen TNI (Purn) AY Nasution, yang meminta izin kepada saya selaku Panglima Kostrad saat ini. Saya hargai alasan pribadi Letjen TNI (Purn) AY Nasution, yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya. Jadi saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan," tutur Dudung, Senin (27/9).
Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Inf Haryantana dalam keterangannya juga menyampaikan hal serupa soal Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) periode 2011-2012 itu.
"Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution meminta untuk patung-patung yang telah dibuatnya untuk dibongkar demi ketenangan lahir dan batin, sehingga pihak Kostrad mempersilakan," sambung Haryanta.
 Rombongan mahasiswa mengunjungi ruang diorama patung Soeharto, Sarwo Edhie Wibowo, dan AH Nasution di Museum Dharma Bakti, Makostrad, Jakpus. Tampak seorang prajurit TNI memandu rombongan. (Foto: dok. Kostrad) |
Tuduhan Gatot
Sebelumnya, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menyatakan bukti komunis masih ada di Indonesia, terkhusus di institusi TNI dapat dilihat dari hilangnya sejumlah barang di Museum Dharma Bhakti, Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus). Barang-barang yang dihilangkan, sambung Gatot, adalah yang berkaitan dengan peristiwa penumpasan komunisme di Tanah Air pada era lampau.
"Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata, baru saja terjadi adalah Museum Kostrad, betapa diorama yang ada di Makostrad, dalam Makostrad ada bangunan, bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto (Soeharto) dulu, di situ direncanakan gimana mengatasi pemberontakan G-30S-PKI di mana Pak Harto sedang memberikan petunjuk ke Pak Sarwo Edhie sebagai Komandan Resimen Parako dibantu oleh KKO," ungkap Gatot pada acara webinar yang berjudul 'TNI Vs PKI' pada Minggu (26/9).
(dnu/fjp)
