Cuitan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di media sosial (medsos) perihal kemungkinan penegakan hukum di Indonesia dibeli dengan uang menuai sorotan. Partai koalisi maupun oposisi pemerintah kompak bertanya-tanya konteks sebenarnya dari cuitan SBY.
Cuitan soal potensi penegakan hukum dibeli itu disampaikan SBY melalui akun Twitter pribadinya yang bercentang biru, @SBYudhoyono, Senin (27/9/2021). SBY menegaskan jangan sampai keadilan di negeri ini bisa dibeli dengan uang.
"Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan," tulis SBY.
Meski kemungkinan penegakan hukum dibeli masih ada, SBY mengaku tetap mempercayai aparat penegak hukum di Indonesia. Presiden RI dua periode itu menyerukan perjuangan penegakan hukum yang adil.
"Sungguh pun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan," begitu cuitan SBY.
Cuitan SBY tersebut tidak terang benderang konteksnya. Tapi, berbicara Demokrat, 'perahu' SBY yang didirikan pada 2001 itu memang sedang menghadapi sejumlah gugatan hukum yang diajukan para mantan kader mereka.
Ada dua gugatan setidaknya. Pertama pengajuan uji materi atau judicial review di Mahkamah Agung (MA) terhadap AD/ART yang disahkan dalam Kongres V Demokrat pada 2020. Kedua, gugatan terhadap pengesahan kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh Menteri Hukum dan HAM.
Karena ketidakjelasan konteks, timbul pertanyaan dari sejumlah pihak. Salah satunya partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, PKB.
"Saya tidak paham kenapa ini dicuit Pak SBY. Agar tidak menimbulkan spekulasi, mungkin bisa dijelaskan ke publik," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Senin (27/9).
Tapi sebetulnya cuitan SBY itu merupakan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Tanah Air. Penegakan hukum di Indonesia harus adil, mengedepankan asas equality before the law, tidak boleh pandang bulu.
"Itu hal normatif yang memang menjadi tantangan di bidang hukum, bahwa tugas hukum adalah menegakkan rasa keadilan rakyat," sebut Daniel.
Bahkan, sesama partai oposisi pemerintahan Jokowi, PKS, juga menyoroti cuitan SBY. Baca di halaman berikutnya.
(zak/zak)