Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md diminta membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan persoalan perbedaan informasi latar belakang pendidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Mahfud mengatakan dirinya tidak berwenang untuk mengurusi perihal ijazah.
"Urusan ijazah itu bukan urusan Menko Polhukam. Itu urusan Dirjen Dikti di Kemenristekdikti (Kemendikbud-Ristek). Itu soal administrasi di dunia pendidikan," kata Mahfud saat dihubungi detikcom, Senin (27/9/2021)
Mahfud menilai sejauh ini belum ada pelanggaran hukum yang timbul dari persoalan tersebut. Dia menyebut persoalan ijazah bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kemenko Polhukam.
"Belum ada bau pelanggaran hukum. Urusan penyebutan ijazah dan perguruan tingginya itu tidak ada kaitan dan jauh dari tupoksi Kemenko Polhukam," ujarnya.
Mahfud Md mengatakan Kejaksaan Agung sudah mengklarifikasi latar belakang pendidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menurut Mahfud, persoalan tersebut sederhana, dengan adanya permintaan investigasi justru membuat persoalan tersebut terkesan rumit.
"Lagi pula apa yang mau diinvestigasi oleh Kemenko Polhukam? Kejagung sudah mengklarifikasi, tinggal Dirjen Dikti diminta menilai apakah klarifikasi itu benar. Istilah investigasi memberi kesan seakan masalah ini rumit. Padahal masalahnya sederhana," kata Mahfud.
Sebelumnya, pengamat hukum Erwin Natosmal Oemar menyampaikan persoalan isu latar belakang pendidikan Jaksa Agung Burhanuddin memunculkan polemik. Dia lantas meminta Menko Polhukam Mahfud Md membuat tim investigasi untuk menyelesaikannya.
"Jaksa Agung harus mengklarifikasi secara pribadi, seperti mendapatkan ijazah yang asli dari mana, dan kenapa ada perbedaan antara informasi di publik dan akademik di Unsoed?" kata Erwin kepada wartawan, Minggu (26/9).
Simak video 'Unsoed Beri Gelar Profesor Kehormatan ke Jaksa Agung ST Burhanuddin':
