Polisi Cegah Aliansi BEM SI Demo ke Depan KPK: Beritanya Sudah Trending!

Jakarta -

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggeruduk Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, terkait pemberhentian 56 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Namun, polisi tidak mengizinkan massa aksi berdemo hingga ke depan gedung KPK karena demo tidak lagi menerapkan protokol kesehatan (prokes).

"Kami di sini Kepolisian Republik Indonesia berkewajiban menyelamatkan seluruh warga Indonesia. Dan saat ini pandemi masih berlangsung walaupun level 3. Jadi, keberadaan kita di sini sudah tidak prokes. Kami ada karena rekan-rekan ada," ujar Kasi Pasukan Dalmas Polda Metro Jaya AKP Ii Sutasman melalui pengeras suara di mobil pengurai massa (Raisa) di lokasi, Senin (27/9/2021).

Sutasman menjelaskan berita aksi para pendemo sudah trending topic. Oleh karena itu, polisi tidak membiarkan massa berdemo di depan gedung KPK karena kabar aksi sudah tersiar ke mana-mana, walau mereka hanya demo di Jalan Kuningan Persada.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan rekan-rekan demikian, berita rekan-rekan sudah trending topic. Berita rekan-rekan sudah trending topic. Semua berkat rekan-rekan. Jadi kalian (aksi) di sini sama kalian di sana (KPK) sama saja, beritanya di mana-mana," ucapnya.

Untuk itu, Sutasman mengimbau massa demo tetap menjaga prokes. Dia mengungkapkan polisi tidak ingin ada kenaikan angka kasus COVID-19 di Jakarta akibat aksi tersebut.

"Jadi saya mohon rekan-rekan semua mari jaga diri. Jangan sampai rekan-rekan memaksakan keadaan nanti ada efek di kemudian hari. Laksanakan prokes, mari kita sama-sama jaga jarak," ujarnya.

Sementara itu, massa aksi kecewa karena tidak diperbolehkan berdemo di depan gedung KPK. Mereka bernyanyi dengan menyebut polisi hanya membual.

"Polisi omdo (omong doang), polisi omdo, polisi omdo. Pak polisi omdo, pak polisi omdo, polisi omdo," balas massa sambil bernyanyi.

Seperti diketahui, aliansi BEM SI menggelar aksi massa terkait polemik pemberhentian 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Aksi terpusat Jakarta.

"Benar," ujar Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar ketika dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (24/9). Nofrian menjawab pertanyaan betul-tidaknya ada aksi massa di Jakarta pada 27 September.

Ada sejumlah tuntutan yang bakal dilayangkan BEM SI. Pertama, BEM SI meminta Ketua KPK Firli Bahuri mencabut surat keterangan (SK) pemberhentian pegawai KPK.

"Kami mendesak Presiden juga, Bapak Jokowi, untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK dengan mengangkat pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara," kata Koordinator Media BEM SI Muhammad Rais ketika dihubungi.

"Kami juga menuntut Ketua KPK Bapak Firli Bahuri mundur dari jabatannya dengan telah banyak gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi," lanjut Rais.

Halaman 1 2

Selanjutnya