.webp)
Politikus dari PDI Perjuangan (PDIP) dan Golkar mengaku pandemi virus corona (COVID-19) membuat survei kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurun. Namun, kebijakan penanganan COVID-19 oleh pemerintah perlu diapresiasi.
Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menyebut saat PPKM memang ada pembatasan ruang gerak, khususnya ekonomi. Sehingga terjadi penurunan tingkat ekonomi masyarakat.
"Harus diakui, semasa PPKM yang lalu, ruang gerak ekonomi masyarakat sangat dibatasi. Data menunjukkan terjadi penurunan daya beli yang cukup besar," kata Hendrawan saat dihubungi, Minggu (26/9/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Hendrawan Supratikno (Tsarina Maharani/detikcom) Foto: Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno (Tsarina Maharani/detikcom) |
Dia berharap terjadi perbaikan ekonomi di Indonesia. Sehingga, ekonomi di Indonesia kembali kuat.
"Mudah-mudahan ke depan, kita bisa melakukan akselerasi pemulihan ekonomi, dan masuk sirkuit pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif," katanya.
Hendrawan menilai, survei penurunan kepuasan bisa menjadi patokan. Pemerintah diharap bisa menyampaikan dan memberikan bukti bahwa mereka telah melakukan tugas dengan baik.
"Jika konsisten menurun deengan asumsi metodelogi survei yang digunakan terandal, dan bermutu, dapat dimaknai ada ekspektasi masyarakat yang belum dapat dipenuhi. Hendaknya dilihat sebagai dorongan untuk merealisasikan janji-janji yang pernah disampaikan. Kata kuncinya 'delivery,' beri bukti, penuhi janji," katanya.
Kemudian, Ketua DPP Ace Hasan Syadzily menyebut COVID-19 membuat ekonomi mengalami pelambatan akibat pengetatan mobilitas sosial. Namun, kebijakan inilah yang perlu diambil oleh pemerintah.
"Tentu kondisi ini membuat sebagian masyarakat menjadi tidak nyaman. Tapi langkah itu harus diambil Pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19. Kebijakan inipun juga dilakukan untuk menjaga keselamatan rakyat," kata Ace.
Meski tidak populer, namun kebijakan pengetatan oleh pemerintah memiliki efek yang baik. Pemerintah, menurut Ace masih memperhatikan ekonomi dalam pengambilan kebijakan penanganan pandemi.
 Ace Hasan Syadzily (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom) Foto: Ace Hasan Syadzily (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom) |
"Kebijakan pengetatan mobilitas ini dengan tetap memperhatikan ekonomi, ternyata dirasakan kita sekarang. Alhamdulillah tingkat penularan COVID-19 di Indonesia dapat dikendalikan. Indonesia merupakan negara yang dapat mengendalikan penularan paling efektif saat ini. Ini diakui dunia. Salah satunya John Hopkins University pernah merilis ini," katanya.
Ace kemudian menyinggung pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan efek dari kebijakan selama pandemi.
"Pemulihan ekonomi kita juga dinilai dapat berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua kita pernah mencapai 7,07%. Ini tentu patut diapresiasi," katanya.
Penurunan Kepuasan Kinerja Presiden. Simak di halaman selanjutnya.
Penurunan Kepuasan Kinerja Presiden
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan hasil survei soal kepuasan kinerja presiden. Hasilnya, terjadi penurunan kepuasan terhadap terhadap kinerja presiden.
Burhanuddin menerangkan tren kepuasan Jokowi sempat di atas 70 persen. Namun perlahan menurun ke 58 persen. Survei terbaru Indikator pada 17-21 September 2021, kepuasan masyarakat terhadap Jokowi 58,1 persen.
"Menurut saya, penurunan kepuasan terhadap kinerja Presiden sekarang di angka 58 persen meskipun tren penurunannya belum berhenti, kabar baiknya masih di atas 50 persen," katanya, Minggu (26/9/2021).
Burhanuddin menjelaskan faktor yang menyebabkan tren kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi per September 2021 ini menurun di angka 58 persen. Burhanuddin mengatakan hal itu disebabkan imbas kebijakan PPKM yang berdampak ke sektor ekonomi.
"Penjelasannya adalah ada kaitannya dengan PPKM, PPKM ini dipersepsi positif dari sisi dimensi kesehatan, tapi dari sisi dimensi ekonomi, itu persepsi responsnya buruk. Jadi mungkin Presiden dalam konteks ini itu lebih menitikberatkan kesehatan karena bagaimanapun seperti yang disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang kenegaraan 16 Agustus kemarin, hukum tertinggi dalam bernegara adalah menyelamatkan nyawa, meski efeknya memukul kepuasan publik terhadap Presiden," ujar Burhanuddin.
