LaNyalla Dorong Pemkot Surabaya Percepat Sertifikasi Aset

Khoirul Anam - detikNews
Minggu, 26 Sep 2021 16:16 WIB
Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti
Foto: DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap Pemerintah Kota Surabaya mempercepat proses sertifikasi aset. Menurut LaNyalla, sertifikasi aset merupakan bentuk pengamanan hukum sehingga bisa menghindari permasalahan sengketa.

"Aset pemkot atau daerah penting diamankan, baik secara fisik, administrasi, dan hukum. Sehingga potensi-potensi penguasaan aset pemerintah oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab tidak terjadi," tuturnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/9/2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, ada tiga bentuk pengamanan aset, yakni pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.

"Selain pemkot, BPN (Badan Pertanahan Nasional) juga harus aktif dan responsif. Karena proses sertifikasi itu diajukan oleh pemkot dan selanjutnya ada di BPN," tuturnya.

Menurut dia, sertifikasi aset juga berguna untuk menghindari potensi korupsi dalam bentuk penyalahgunaan aset.

"Sangat rawan kalau aset-aset pemerintah belum bersertifikat. Bisa-bisa aset tersebut disalahgunakan, bahkan bisa terlepas jika ada klaim dari pihak lain," ujarnya.

"Aset tanah itu sangat strategis. Nilainya akan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Makanya dengan aset yang legal, pemda pun akan lebih leluasa mengelola tanah tersebut dengan maksimal," sambungnya.

Sementara itu, LaNyalla meminta pemda untuk membuat basis data aset tanah mereka. Karena dengan aset yang terdata dan terjaga dengan baik, kata dia, pemda akan mudah dalam mengatur pemanfaatan dan pengamanan tanah negara sesuai peruntukannya.

Diketahui Pemkot Surabaya baru mensertifikasi sebanyak 1.643 aset. Adapun saat ini tersisa sekitar 2.792 aset yang masih belum bersertifikat.

Simak juga 'Anak 12 Tahun Boleh Ngemal Hanya di DKI Jakarta-Surabaya':

[Gambas:Video 20detik]



(ega/ega)