Pemerintah Diminta Beri Vaksin Booster untuk Pastikan Izin Umrah

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Sabtu, 25 Sep 2021 22:16 WIB
Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti
Foto: DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong pemerintah Indonesia melobi Pemerintah Arab Saudi untuk mendapat kepastian resmi terkait pelaksanaan umrah. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan jemaah dari luar negaranya untuk melakukan ibadah umrah sejak 10 Agustus 2021. Meski demikian, hingga saat ini jemaah dari Indonesia masih belum mendapatkan izin.

"Agar tidak lagi menduga-duga kapan umrah bisa dilaksanakan, pemerintah perlu mempersiapkan segala ikhtiar, komunikasi, upaya diplomasi tingkat tinggi dan pendekatan kepada Pemerintah Arab Saudi agar mencabut larangan bagi jemaah umrah Indonesia," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/9/2021).

Lebih lanjut LaNyalla mengatakan sinergitas kementerian terkait juga diperlukan dalam hal ini. Sebab, persoalan umrah dan haji juga melibatkan beberapa kementerian, yakni Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan.

"Di saat Kemenlu dan Kemenag melakukan lobi, Kemenkes juga harus bergerak terus melakukan vaksinasi dosis lengkap kepada masyarakat Indonesia. Termasuk vaksin booster seperti yang diakui oleh otoritas di sana," jelasnya.

LaNyalla mengatakan saat ini, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memang mengharuskan jemaah umrah untuk melengkapi vaksinasi COVID-19. Namun, calon jemaah perlu mendapatkan vaksin yang telah diakui Pemerintah Arab Saudi antara lain, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson dan Moderna. Sementara jemaah umrah yang sudah melakukan vaksinasi Sinovac dan Sinofarm perlu melakukan vaksin booster dengan vaksin yang dianjurkan.

"Karena sebagian besar masyarakat Indonesia memakai vaksin Sinovac, kita mendorong Kemenkes menyegerakan pemberian vaksin booster untuk kepentingan keberangkatan umrah," tuturnya.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Senator asal Jawa Timur ini yakin Pemerintah Arab Saudi akan mempertimbangkan upaya ini. Terlebih penanganan COVID-19 di Indonesia sudah kian membaik.

Meski demikian, LaNyalla tetap mengingatkan agar pemerintah tak menargetkan kuota umrah terlalu tinggi. Ia mengimbau agar pemerintah tetap berkoordinasi dengan jemaah dan pihak travel.

"Namun jika kemudian diberikan kuota umrah, pemerintah jangan terlalu tinggi mematok target keberangkatan umrah. Harus diingat juga pasti biaya yang diperlukan akan lebih tinggi. Makanya harus dikomunikasikan dengan baik kepada jemaah dan asosiasi travel umrah haji sebagai penyelenggara," pungkasnya.

(ncm/ega)